SAMARINDA.JURNALETAM – Selama empat tahun menjabat sebagai orang nomor satu di Benua Etam, Isran Noor akui dirinya belum puas dengan misi yang dia bawa bersama Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi. Secara singkat, ia menjawab hal tersebut kepada awak media usai pelaksanaan upacara HUT Pemprov Kaltim ke-66 di Plenary Hall Sempaja Samarinda pada Senin, (9/1/2023).
Seperti diketahui, selama kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi, keduanya mempunyai 5 misi dan 6 program prioritas. Kelima misi tersebut diantaranya berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas (fokus sumber daya manusia).
Kedua, berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan (fokus ekonomi dan kesejahteraan). Ketiga, berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan (fokus konektivitas). Kemudian, berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (fokus lingkungan hidup). Serta, berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik (fokus reformasi birokrasi).
Keenam program prioritasnya sendiri antara lain peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja; peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah; penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar; optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah; penataan perizinan dan pengendalian investasi; peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang; serta peningkatan kinerja tata kelola pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik.
“Karena kalau kita sudah puas dengan segala capaian itu, berarti stuck-stuck di situ. Jadi dari kelima (misi) itu saya merasakan belum puas,” kata Isran Noor secara singkat.
Ternyata, ucapan Isran tersebut diperkuat dengan pernyataan Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo yang memberikan catatan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di bawah kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi.
Sigit menitikberatkan kepada program prioritas di sektor infrastruktur. Seperti jalan hingga drainase. Ia melihat serapan APBD Kaltim yang sangat kurang.
“Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, kegiatan kita itu menyisakan silpa. Itu tidak sedikit silpanya. Memang ada aturan yang harus diikuti,” kritik Sigit.
Kemudian dia juga menyinggung soal realisasi programnya. Dia berharap, BPKAD Kaltim selaku pemegang kuasa dari keuangan bisa memaksimalkan dan memberikan tanggung jawab ke SKPD terkait untuk melaksanakan program-program tersebut.
Secara prinsip, kata Sigit, DPRD Kaltim selalu mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang diajukan Pemprov Kaltim. “DPRD Kaltim secara maksimal akan mendukung kegiatan-kegiatan itu. Program-program yang dulu belum sempat terlaksana dan terhambat, bisa dilaksanakan kembali,”pungkasnya.(Tya*)
