KUTAIKARTANEGARA.JURNALETAM – Selama pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan yang harus diatasi. Kepala Dinsos Kukar, Hamly, mengungkapkan beberapa kendala ini pada Senin (16/10/2023).
Hamly menyatakan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi adalah persepsi masyarakat. Banyak masyarakat masih beranggapan bahwa PKH adalah program rutin yang tersedia untuk semua warga di Indonesia. Namun, PKH sebenarnya ditujukan khusus untuk membantu masyarakat miskin yang memerlukan bantuan.
“Program ini untuk masyarakat yang memang kebutuhan dasarnya itu belum bisa memenuhi secara mandiri. Jadi masyarakat kita ini merasa jika tetangganya mendapatkan bantuan, mereka harus mendapatkannya juga.”
“Sehingga mereka curhat ke RT, ke kepala desa, dan akhirnya jumlah penerima bantuan semakin bertambah. Padahal, tidak semua dari mereka layak menerima bantuan,” jelas Hamly.
Selain itu, ada kesalahpahaman bahwa bantuan PKH ini dapat digunakan untuk memulai atau mendukung usaha mereka. Namun, sebenarnya, bantuan PKH hanya mencakup komponen kebutuhan dasar yang mencapai Rp 200 ribu per bulan.
Dalam menghadapi tantangan ini, Dinsos Kukar mengambil pendekatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah program graduasi. Program ini memberikan pelatihan dan dukungan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang telah mencapai tingkat kemandirian ekonomi sehingga mereka tidak lagi memerlukan bantuan PKH.
Dinsos Kukar bekerja sama dengan Dinas Perikanan dalam hal pemberdayaan masyarakat. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Dinsos akan digunakan oleh Dinas Perikanan untuk memberikan bantuan sosial dalam bidang perikanan, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), mesin kapal, dan pelatihan, yang akan membantu KPM meningkatkan usaha mereka.
“Kami berupaya untuk memberikan bantuan dan pelatihan agar mereka dapat mandiri dalam usaha mereka,” kata Hamly.
Penjelasan ini membantu masyarakat memahami bahwa PKH adalah program yang ditujukan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan cara yang efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini. (ADV/Diskominfo Kukar)
