KUTAIKARTANEGARA.JURNALETAM – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, dengan tulus menyambut kehadiran anggota Komisi III DPR RI yang melakukan kunjungan kerja di Kukar pada Senin (23/10/2023) di Pendopo Odah Etam Tenggarong.
Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya Monitoring Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kukar. Hadir dalam pertemuan ini seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, sejumlah kepala perangkat daerah, dan camat, serta kepala desa/lurah, dan ketua RT se-Kukar yang turut hadir secara virtual.
Dalam sambutannya, Bupati Edi menjelaskan bahwa Pemkab Kukar telah menetapkan strategi khusus untuk mempercepat pembangunan wilayah. Salah satu strategi tersebut adalah dengan mengoptimalkan peran pemerintah desa melalui peningkatan alokasi anggaran ke desa, yang diwujudkan dalam kebijakan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKKD).
Alokasi BKKD ini diberikan sebesar 50 juta rupiah per RT dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur layanan dasar seperti penyediaan energi listrik berbasis energi baru terbarukan, penguatan operasional posyandu, dan bantuan lainnya yang menjadi prioritas daerah dengan kewenangan desa. Dampak positif dari kebijakan ini adalah peningkatan alokasi transfer ke desa sebesar 44 persen dari tahun sebelumnya.
Bupati Edi merasa bangga karena banyak kabupaten dan kota lainnya yang mempelajari dan mengadopsi kebijakan BKKD 50 juta rupiah per RT dari Kukar.
Selain itu, Pemkab Kukar juga mengambil langkah strategis dengan melimpahkan sebagian kewenangan kabupaten kepada kecamatan, yang diikuti oleh alokasi dana pelimpahan kewenangan kepada kecamatan, termasuk dalam penyelenggaraan dana kelurahan. Dengan demikian, camat memiliki kewenangan dan anggaran untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersifat sederhana, sehingga bisa dilaksanakan secara berkala di kecamatan.
Bupati Edi menegaskan bahwa kedua strategi ini telah berjalan dengan baik di Kutai Kartanegara, dan terus diperbaiki serta disempurnakan untuk tata kelola penyelenggaraan pelimpahan kewenangan yang lebih efektif.
Meskipun demikian, Bupati Edi berharap kunjungan Komisi III DPR RI ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman, serta berfungsi sebagai perpanjangan lidah daerah dalam menyampaikan harapan dan aspirasi masyarakat Kukar.(ADV/Diskominfo Kukar)
