SAMARINDA.JURNALETAM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun, memiliki harapan besar terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim untuk tahun 2024. Dengan total APBD mencapai angka tertinggi sekitar Rp 25 triliun, dia berharap dana tersebut dapat digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di seluruh daerah Kaltim.
Kaltim, sebuah provinsi di Pulau Kalimantan, telah melihat peningkatan yang signifikan dalam perencanaan anggaran pada tahun 2023. Hal ini terkait dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang mencapai angka yang cukup mengesankan, yaitu sekitar Rp 6 triliun rupiah. Silpa ini mengakibatkan APBD Kaltim mencapai angka tertingginya sepanjang sejarah, mencapai sekitar Rp 25 triliun.
Seiring dengan pandangan fraksi PDI Perjuangan terkait nota penjelasan atas Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Provinsi Kaltim tahun anggaran 2023, banyak harapan masyarakat yang terkait dengan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar ini mencakup sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar jalan dan jembatan, listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi. Sayangnya, sektor-sektor ini belum merata dan belum mencapai tingkat keadilan yang diharapkan.
Salah satu fokus utama adalah bidang pendidikan. Pendidikan adalah pondasi penting dalam membangun masyarakat yang berkualitas. Muhammad Samsun berharap bahwa dana APBD 2024 akan diprioritaskan untuk memastikan bahwa sektor pendidikan mendapatkan perhatian yang cukup. Salah satu parameter yang perlu diperhatikan adalah alokasi anggaran untuk pendidikan yang seharusnya mencapai 20 persen dari total APBD. Kesehatan juga merupakan aspek penting, dan anggaran kesehatan seharusnya mencapai 10 persen dari total APBD.
Namun, Samsun tidak hanya ingin melihat seberapa besar alokasi anggaran, tetapi juga ingin memastikan bahwa belanja tersebut bersifat produktif dan mendukung pembangunan jangka panjang. Dia menyoroti perbedaan antara belanja produktif dan konsumtif. Belanja produktif adalah investasi dalam infrastruktur dan layanan yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, sementara belanja konsumtif mungkin hanya memberikan manfaat jangka pendek atau bahkan tidak memberikan manfaat sama sekali.
Dengan total APBD yang diperkirakan mencapai angka sekitar Rp 25 triliun, harapan besar masyarakat Kaltim adalah bahwa dana tersebut akan digunakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini termasuk meningkatkan akses ke pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, serta infrastruktur dasar yang memadai.
Samsun juga mengingatkan pentingnya perencanaan jangka panjang dalam penggunaan APBD. Dia berharap bahwa penggunaan anggaran akan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, APBD tidak hanya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekarang, tetapi juga akan membantu menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang di Kaltim.
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah menjaga keseimbangan antara pengeluaran wajib dan diskresioner dalam APBD. Pengeluaran wajib, seperti pendidikan dan kesehatan, harus diutamakan, tetapi juga harus ada fleksibilitas untuk mengatasi perubahan keadaan darurat atau prioritas baru yang mungkin muncul. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran sangat penting.
Dalam upayanya untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien, Samsun berharap bahwa pihak DPRD Kaltim akan mendengarkan jawaban dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait pandangan tersebut. Proses dialog dan kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif adalah kunci untuk mencapai hasil yang baik dalam pengelolaan anggaran.
Selain itu, Samsun juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam penggunaan dana APBD. Masyarakat harus dapat melihat dengan jelas bagaimana anggaran digunakan dan apa hasilnya. Transparansi akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan akan membantu memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Samsun juga mencatat bahwa APBD Kaltim tahun 2024 memiliki potensi besar untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan dasar lainnya. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan mobilitas masyarakat dan membuka peluang ekonomi baru. Pelayanan dasar yang berkualitas akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi disparitas sosial.
Selain itu, Kaltim juga memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pertambangan dan energi. Penggunaan anggaran yang bijak dapat membantu menggerakkan sektor-sektor ini dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, penting untuk memastikan bahwa manfaat dari sumber daya alam ini juga dirasakan oleh masyarakat lokal dan digunakan untuk memajukan wilayah ini.
Dalam upaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana APBD, Samsun menekankan perlunya evaluasi berkala. Pemerintah Provinsi harus secara teratur mengevaluasi program dan proyek yang didanai oleh APBD untuk memastikan bahwa mereka mencapai hasil yang diinginkan. Jika suatu program tidak memberikan manfaat yang diharapkan, perlu ada fleksibilitas untuk mengalokasikan anggaran ke daerah lain yang membutuhkan lebih.
Pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu prioritas. Masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana APBD. Partisipasi masyarakat akan membantu memastikan bahwa anggaran memenuhi kebutuhan sebenarnya dan mencerminkan aspirasi masyarakat.
Samsun juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan integritas dan akuntabilitas. Kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku sangat penting. Keberlanjutan anggaran harus dijamin untuk memastikan kelangsungan program-program penting.
Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Dengan APBD yang substansial, fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar lainnya, serta komitmen untuk transparansi dan partisipasi masyarakat, provinsi ini dapat menjadi contoh sukses dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pentingnya kerjasama antara DPRD dan Pemprov Kaltim juga perlu ditekankan. Kolaborasi yang baik antara kedua lembaga ini akan memastikan bahwa dana APBD digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat.
Dengan komitmen dan kerja keras bersama, Kaltim dapat mewujudkan visi Muhammad Samsun untuk tahun 2024, di mana kebutuhan dasar masyarakat di seluruh daerah Kaltim dapat terpenuhi. Dengan perencanaan yang matang, penggunaan anggaran yang bijak, dan partisipasi masyarakat yang aktif, provinsi ini memiliki peluang besar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.(ADV/DPRD Kaltim)
