KALTIM.JURNALETAM – Provinsi Kalimantan Timur, merupakan salah satu wilayah penting di Indonesia, terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Namun, dalam hal pengelolaan anggaran pendidikan, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Sutomo Jabir, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, mengkritisi ketidakmerataan penggunaan anggaran pendidikan di daerah tersebut. Meskipun anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, distribusinya belum merata hingga ke pelosok Benua Etam.
Penggunaan anggaran pendidikan yang belum merata telah memunculkan berbagai masalah, termasuk kurangnya fasilitas pendidikan di beberapa daerah. Sutomo Jabir menyoroti fakta bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlalu fokus pada pengadaan alat-alat pembelajaran digital di sekolah-sekolah tertentu, sementara daerah lain masih kesulitan dalam menyediakan ruang kelas yang memadai.
Dalam beberapa kasus, siswa bahkan terpaksa belajar di balai desa atau di ruang yang disekat, menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka. Hal ini menjadi semakin penting mengingat program prioritas yang mewajibkan siswa untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun. Sayangnya, di beberapa daerah seperti Tabalar, Kabupaten Berau, tidak satu pun sekolah tingkat SMA yang tersedia.
Sutomo Jabir, yang mewakili daerah pemilihan (Dapil) Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dan Kabupaten Berau, berpendapat bahwa pemerintah harus memberikan prioritas kepada daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Dalam pandangannya, pemerintah Provinsi Kaltim perlu melakukan inovasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam mengelola anggaran pendidikan.
Anggaran pendidikan yang mencapai sekitar Rp 4 triliun tidak boleh hanya diprioritaskan untuk modernisasi pembelajaran di perkotaan. Sutomo Jabir mengekspresikan keprihatinannya bahwa pendidikan di Kaltim tidak akan merata jika pengelolaannya tidak dimulai dari wilayah pinggiran. Ia membandingkannya dengan pepatah yang mengatakan, “api yang jauh dari panggang,” yang menekankan perlunya fokus pada akar permasalahan pendidikan di daerah-daerah terpencil.
Pendidikan adalah investasi masa depan, dan setiap anak berhak mendapatkan akses yang setara dan berkualitas ke pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaan anggaran pendidikan di Kaltim agar dapat meratakan akses pendidikan di seluruh provinsi ini.
Pengelolaan Anggaran Pendidikan yang Tidak Merata
Pengelolaan anggaran pendidikan yang tidak merata di Kaltim telah menjadi perhatian utama Sutomo Jabir, seorang anggota DPRD Provinsi Kaltim. Meskipun anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBD Kaltim, distribusinya belum merata hingga ke daerah terpencil. Porsi anggaran yang besar, menurut Sutomo Jabir, sering kali digunakan untuk pengadaan alat-alat pembelajaran digital di sekolah-sekolah tertentu, sementara masih ada daerah yang kesulitan menyediakan ruang kelas yang memadai.
Salah satu masalah yang muncul sebagai akibat dari ketidakmerataan ini adalah kurangnya fasilitas pendidikan di beberapa daerah. Beberapa siswa bahkan terpaksa belajar di balai desa atau ruang terbatas yang disekat untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Program prioritas yang mewajibkan siswa belajar selama 12 tahun semakin menekankan pentingnya distribusi anggaran pendidikan yang lebih merata.
Kasus Tabalar, Kabupaten Berau, yang tidak memiliki satupun sekolah tingkat SMA, menjadi contoh nyata betapa pentingnya mendistribusikan anggaran pendidikan dengan lebih adil. Sutomo Jabir, yang mewakili Dapil Kota Bontang, Kutai Timur, dan Berau, berpendapat bahwa pemerintah harus memberikan prioritas kepada daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.
Pentingnya Inovasi dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan
Sutomo Jabir berpendapat bahwa pemerintah Provinsi Kaltim perlu melakukan inovasi dalam mengelola anggaran pendidikan, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang membutuhkan perhatian khusus. Anggaran pendidikan yang mencapai sekitar Rp 4 triliun seharusnya tidak hanya diprioritaskan untuk modernisasi pembelajaran di perkotaan.
Ia memperingatkan bahwa jika pengelolaan anggaran pendidikan tidak dimulai dari wilayah pinggiran, maka akan sulit untuk mencapai tujuan meratakan akses pendidikan di seluruh Kaltim. Analogi yang digunakan, “api yang jauh dari panggang,” menggambarkan perlunya fokus pada masalah pendidikan di daerah-daerah yang lebih terpencil.
Tantangan Distribusi Anggaran Pendidikan di Kaltim
Tantangan utama dalam distribusi anggaran pendidikan di Kaltim adalah ketidakmerataan penggunaannya. Meskipun APBD Kaltim mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan, sebagian besar dana tersebut cenderung digunakan untuk modernisasi pembelajaran di perkotaan. Hal ini menjadi masalah ketika kita melihat kondisi di daerah-daerah pedesaan yang masih menghadapi masalah mendasar dalam penyediaan fasilitas pendidikan.
Ketidakmerataan ini telah mengakibatkan banyak siswa di daerah terpencil yang sulit mendapatkan akses pendidikan yang setara. Terbatasnya ruang kelas dan fasilitas pendidikan yang kurang memadai telah menjadi hambatan utama dalam upaya mereka untuk belajar dengan baik. Kasus ekstrem terjadi ketika siswa terpaksa belajar di balai desa atau ruang yang disekat, yang jelas-jelas bukan lingkungan belajar yang ideal.
Program prioritas yang mewajibkan siswa belajar selama 12 tahun membuat distribusi anggaran pendidikan yang merata semakin penting. Kaltim, seperti provinsi lain di Indonesia, perlu memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang setara dan berkualitas ke pendidikan. Dalam hal ini, Kabupaten Berau, yang tidak memiliki satupun sekolah tingkat SMA, merupakan contoh nyata akan ketidakmerataan dalam akses pendidikan.
Perlunya Prioritas pada Daerah-Daerah Terpencil
Sutomo Jabir, seorang legislator yang mewakili Dapil Kota Bontang, Kutai Timur, dan Berau, mendesak pemerintah untuk memberikan prioritas kepada daerah-daerah terpencil yang membutuhkan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Upaya untuk meratakan akses pendidikan harus dimulai dengan memastikan bahwa daerah-daerah yang kurang berkembang mendapatkan perhatian khusus.
Ia juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Distribusi anggaran pendidikan yang lebih merata perlu disertai dengan solusi inovatif yang dapat langsung memengaruhi masyarakat di daerah terpencil. Sutomo Jabir berpendapat bahwa inovasi tersebut harus mencakup berbagai aspek pendidikan, termasuk penyediaan fasilitas, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Mengatasi Tantangan Distribusi Anggaran Pendidikan
Untuk mengatasi ketidakmerataan dalam distribusi anggaran pendidikan di Kaltim, perlu adanya kerjasama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil termasuk:
Pengalokasian Dana yang Lebih Merata: Pemerintah provinsi perlu memastikan bahwa alokasi dana pendidikan didistribusikan secara merata di seluruh provinsi. Ini dapat dilakukan dengan memprioritaskan daerah yang membutuhkan fasilitas pendidikan lebih banyak.
Inovasi dalam Penggunaan Dana: Penggunaan dana pendidikan harus inovatif dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Program-program seperti pembangunan sekolah baru, perbaikan fasilitas eksisting, dan pelatihan guru dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil.
Peningkatan Akses Pendidikan: Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap anak di Kaltim memiliki akses yang setara dan berkualitas ke pendidikan. Ini mencakup penyediaan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya untuk siswa di daerah terpencil.
Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan sangat penting. Mereka dapat memberikan wawasan berharga tentang kebutuhan dan tantangan lokal yang perlu diatasi.
Pengawasan dan Transparansi: Membangun mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan akan membantu memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuannya.
Pendidikan adalah Investasi Masa Depan
Pendidikan adalah investasi penting bagi masa depan suatu negara. Kaltim, dengan kekayaan sumber daya alamnya, memiliki potensi besar untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak-anaknya. Namun, untuk mencapai tujuan ini, distribusi anggaran pendidikan yang merata dan berfokus pada daerah yang membutuhkan perhatian lebih lanjut adalah kunci.
Sutomo Jabir, sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim, telah dengan tegas menggarisbawahi pentingnya meratakan akses pendidikan di seluruh provinsi ini. Ia mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan konkret dan inovatif dalam mengelola anggaran pendidikan. Dengan demikian, setiap anak di Kaltim dapat memiliki akses yang setara dan berkualitas ke pendidikan, sehingga mereka dapat membangun masa depan yang lebih cerah.(ADV/DPRD Kaltim)
