SAMARINDA.JURNALETAM – Kelompok nelayan tradisional di Kabupaten Berau merasa prihatin dengan maraknya praktik penangkapan ikan yang merusak sumber daya laut dan lingkungan, yang dikenal dengan istilah destructive fishing. Sorotan terhadap isu ini semakin menguat, terutama setelah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Udin, menyerukan agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap masalah ini.
Praktik destructive fishing merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan sumber daya ikan dan ekosistem laut. Kelompok nelayan tradisional di Kabupaten Berau telah memberikan suaranya dalam surat terbuka kepada pemerintah daerah, menggambarkan ketidakpuasan mereka terhadap praktik-praktik merusak yang merugikan mata pencaharian mereka.
Muhammad Udin, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, menyoroti urgensi penanganan masalah ini. Ia meminta kepada Gubernur Kaltim untuk bertindak tegas dalam menangani praktik destructive fishing di perairan Kabupaten Berau.
“Praktik ini benar-benar merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya. Sehingga, kasus ini sudah sepatutnya menjadi perhatian semua pihak terutama pemerintah,” ujar Udin sapaan akrabnya.
Surat terbuka yang diterima oleh Udin berasal dari kelompok nelayan Marlin, Balikukup, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau. Mereka mengadukan praktik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, setrum, dan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.
“Kelompok nelayan Marlin adalah nelayan tradisional yang sehari-hari bekerja dengan metode ramah lingkungan berskala kecil,” ujarnya.
Nelayan tradisional seperti kelompok Marlin biasanya menggunakan metode penangkapan ikan yang berkelanjutan, seperti pancing dan rawai. Mereka berbeda dengan nelayan kompresor yang menggunakan alat bantu pernapasan dan alat tangkap yang merusak sumber daya laut dan lingkungan.
Praktik destructive fishing seperti yang disebutkan oleh kelompok nelayan Marlin akan berdampak negatif pada lingkungan laut, termasuk kerusakan terumbu karang dan mengganggu mata pencaharian nelayan tradisional di daerah tersebut.
Muhammad Udin menjelaskan, “Kelompok nelayan tradisional di Kabupaten Berau merasa terancam, karena aktivitas destructive fishing terus dibiarkan dan tidak ada tindakan sehingga merugikan banyak pihak dan berdampak pada perekonomian mereka.”
“Dampaknya, kami (nelayan tradisional) akan kesulitan menghidupi keluarga dan membiayai sekolah anak-anak kami,” tambahnya saat menyampaikan isi surat terbuka tersebut.
Pemerintah setempat, dalam hal ini, Gubernur Kaltim Isran Noor, memiliki peran penting dalam menangani masalah ini dan melindungi sumber daya laut serta mata pencaharian nelayan tradisional. Namun, langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi destructive fishing tidak semudah yang mungkin terlihat. Berikut adalah beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini:
Penegakan Hukum yang Ketat
Langkah pertama yang harus diambil adalah penegakan hukum yang ketat terhadap praktik destructive fishing. Pemerintah daerah, bersama dengan aparat keamanan dan lembaga terkait, harus bekerja sama untuk mengidentifikasi dan menghentikan praktik-praktik ini. Ini termasuk penindakan hukum terhadap pelaku yang melanggar regulasi perikanan dan lingkungan.
Edukasi dan Kesadaran
Pendidikan dan kesadaran adalah kunci dalam mengubah perilaku. Kelompok nelayan tradisional dan nelayan lainnya perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga sumber daya laut dan lingkungan. Program edukasi dan pelatihan dapat membantu mereka beralih ke metode penangkapan ikan yang berkelanjutan.
Pengembangan Alternatif Ekonomi
Untuk mencegah nelayan beralih ke praktik destructive fishing karena tekanan ekonomi, pemerintah dapat memberikan dukungan dalam pengembangan alternatif ekonomi. Ini bisa berupa pelatihan untuk usaha-usaha nelayan di sektor lain atau bantuan keuangan untuk mendirikan usaha mandiri.
Pengawasan dan Pengendalian
Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas penangkapan ikan. Ini dapat mencakup penggunaan teknologi seperti pemantauan satelit untuk melacak pergerakan kapal nelayan. Lebih banyak patroli laut juga diperlukan untuk mencegah pelanggaran.
Konsultasi dengan Nelayan
Penting untuk melibatkan nelayan dalam proses pengambilan keputusan. Konsultasi dengan kelompok nelayan tradisional dan nelayan lainnya akan membantu pemerintah memahami masalah yang mereka hadapi dan mencari solusi bersama.
Kerjasama Antar-Pemerintah
Praktik destructive fishing sering kali melibatkan perlintasan perbatasan. Oleh karena itu, kerjasama antar-pemerintah, baik di tingkat regional maupun nasional, sangat penting. Kesepakatan dan regulasi yang lebih ketat perlu dibuat untuk mengatasi masalah lintas batas.
Kepedulian Lingkungan
Selain mengatasi destructive fishing, penting juga untuk menjaga keberlanjutan lingkungan laut secara keseluruhan. Perlindungan terhadap terumbu karang, mangrove, dan ekosistem lainnya adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut.
Dalam upaya mengatasi destructive fishing, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, nelayan, masyarakat, dan organisasi lingkungan. Perlindungan sumber daya laut dan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tugas bersama untuk melestarikan warisan alam yang sangat berharga ini. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat melindungi sumber daya laut yang berharga dan menghasilkan dampak positif bagi nelayan tradisional serta lingkungan hidup.(ADV/DPRD Kaltim)
