SAMARINDA.JURNALETAM – Momentum serah terima jabatan (sertijab) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dari Isran Noor kepada Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik, pada 2 Oktober yang lalu, menandai perjalanan baru dalam kepemimpinan daerah tersebut. Dengan dilantiknya Akmal Malik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kini Kaltim berada di bawah kepemimpinan yang baru, menggantikan jejak Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi.
Sertijab yang berlangsung di Plenary Hall Sempaja Samarinda menjadi saksi peralihan tanggung jawab, dan dalam kesempatan itu, Akmal Malik mengapresiasi kinerja pemerintah daerah sebelumnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, tantangan besar menanti Pj Gubernur Akmal Malik, dan salah satu fokus utama adalah menurunkan persentase kemiskinan di Kaltim.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Seno Aji, menyambut baik sertijab tersebut, menyatakan harapannya bahwa Akmal Malik dapat melanjutkan kinerja yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya. “Kami berharap sebagai pimpinan DPRD, pak Akmal Malik dapat melanjutkan kinerja yang sudah dilakukan oleh gubernur lama pak Isran Noor dan mudah-mudahan akan lebih baik ke depan dalam satu tahun ini,” ujarnya.
Salah satu sorotan utama Seno Aji adalah terkait tingkat kemiskinan di Kaltim. Menurutnya, saat ini persentase kemiskinan di Benua Etam mencapai 6 persen, dan dia berharap bahwa dalam satu tahun, angka tersebut dapat turun menjadi 4 sampai 5 persen. Dalam mengatasi tantangan ini, kerjasama antara DPRD Kaltim dan Pj Gubernur dianggap sangat penting. Seno Aji menjelaskan bahwa sudah ada pendekatan antara kedua pihak, dan mereka akan segera menggelar rapat pimpinan yang juga dihadiri oleh Pj Gubernur Akmal Malik.
“Sudah ada, dan tadi barusan saya pamit beliau berbisik kepada saya mungkin satu dua hari ke depan kita akan ada rapat pimpinan, dan beliau akan hadir ke DPRD,” ungkap Seno Aji.
Selanjutnya, Pj Gubernur Akmal Malik menyoroti upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam mengendalikan inflasi. Inflasi di Kaltim, menurutnya, memiliki kecenderungan tidak jauh berbeda dengan tren inflasi nasional dan berada pada level yang terkendali rendah. Ini dianggap sebagai hasil dari peran aktif Isran Noor dan Hadi Mulyadi yang secara konsisten memantau perkembangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.
“Benua Etam berada di jajaran pemerintahan provinsi yang berprestasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem informasi LPPD,” ujar Akmal Malik, sambil menyoroti kinerja luar biasa dalam pelayanan dasar, termasuk urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman.
Meskipun menekankan prestasi pemerintah sebelumnya, Akmal Malik menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kaltim setelah sertijab. “Semoga setelah sertijab, kita dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kaltim dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.
Sehubungan dengan pesan dari mantan Gubernur Kaltim Isran Noor, yang berharap agar tidak ada pemberhentian pejabat dan pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Akmal Malik menyikapinya dengan bijak. Ia menegaskan bahwa mereka adalah “anak buah” dari Isran Noor, dan sementara akan menggunakan sumber daya manusia yang ada, tidak akan ada pemberhentian yang dilakukan secara gegabah.
“Anak buah sampean adalah anak buah saya dulu. Bapak bisa suka sukanya menggunakannya. Cuma jangan diberhentikan,” pintanya, mencerminkan kesadaran akan keberlanjutan dan stabilitas dalam aparatur pemerintahan.
Dalam menjawab tantangan menurunkan persentase kemiskinan, Pj Gubernur Akmal Malik perlu bekerja sama dengan semua pihak terkait, termasuk DPRD, untuk merancang kebijakan yang tepat. Fokus pada pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan akses pelayanan kesehatan adalah beberapa langkah kunci yang dapat diambil untuk mencapai target tersebut.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik juga akan menjadi kunci kesuksesan. Pj Gubernur perlu memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan melibatkan pihak terkait dan mendengarkan aspirasi masyarakat, pemerintahan yang baru diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang responsif dan efektif.
Dalam konteks pengendalian inflasi, Pj Gubernur Akmal Malik perlu terus mempertahankan kerja sama dengan sektor ekonomi dan pelaku usaha. Pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal yang bijak akan membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil. Monitoring terus-menerus terhadap indikator inflasi dan respon cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi juga akan menjadi strategi krusial dalam mempertahankan tingkat inflasi yang terkendali.
Rapat pimpinan antara DPRD Kaltim dan Pj Gubernur Akmal Malik diharapkan dapat menjadi forum untuk menyusun agenda kerja bersama dan menetapkan prioritas yang mendesak. Sinergi antara eksekutif dan legislatif akan mempercepat implementasi kebijakan serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat menjadi fokus utama.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur juga diharapkan untuk mempresentasikan visi dan misinya, serta strategi yang akan diambil untuk mencapai tujuan pembangunan di Kaltim. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan akan memberikan legitimasi yang kuat kepada pemerintahan yang baru.
Menghadapi tantangan dan harapan yang ada, Pj Gubernur Akmal Malik diuji untuk membuktikan kemampuannya dalam memimpin Kaltim ke arah yang lebih baik. Komitmen untuk merangkul partisipasi semua pihak, bersama dengan kebijakan yang terukur dan terarah, akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi dinamika kompleks dalam pemerintahan daerah.(ADV/DPRD Kaltim)
