SAMARINDA.JURNALETAM – Di tengah sorotan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiono, menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pembangunan IKN. Nidya Listiono yang akrab dipanggil Tio, menyatakan bahwa transparansi merupakan kunci utama agar anggaran pembangunan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat.
Dalam wawancaranya, Tio mengungkapkan keyakinannya bahwa semua pihak terkait, seperti Badan Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan pemerintah pusat, harus bekerja sama untuk membangun IKN dengan baik. “Hari ini, segala hal harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan juga,” ucap Tio dengan tegas.
Salah satu aspek yang menjadi fokus perhatian Tio adalah transparansi informasi terkait IKN. Menurutnya, informasi mengenai pembangunan IKN harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Dengan demikian, masyarakat dapat terinformasi dengan baik mengenai perkembangan proyek tersebut.
Tidak hanya soal transparansi, Tio juga memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur. Menurutnya, mengingat lokasi IKN yang berada di Kaltim, pemberdayaan SDM lokal menjadi hal yang sangat penting. “Kita harus melibatkan masyarakat lokal untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan IKN,” ungkap Tio dengan keyakinan.
Pemberdayaan SDM bukan sekadar retorika, namun sebuah komitmen untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan IKN. Tio menegaskan bahwa SDM di Kaltim harus terserap dengan baik, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.
Lebih lanjut, Tio juga menyuarakan pentingnya transparansi dalam izin usaha atau investasi yang masuk ke IKN atau daerah penyangga. Ia menginginkan agar izin usaha tersebut dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas siapa saja yang terlibat dalam proyek tersebut. Menurutnya, transparansi ini juga dapat mencegah potensi praktek korupsi dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
“Izin usaha atau investasi yang masuk ke IKN harus terpublikasi. Semua harus terbuka, karena hari ini semuanya sudah berbasis sistem,” tegas Tio. Ia menyoroti peran Online Single Submission (OSS) sebagai mekanisme yang dapat memastikan bahwa izin usaha atau investasi di daerah tersebut dapat dilakukan secara transparan dan efisien.
Namun, Tio juga menyadari bahwa terdapat kompleksitas dalam penanganan izin usaha dan investasi di tingkat daerah. Beberapa izin mungkin langsung diarahkan ke pusat, sementara yang lain melalui OSS di tingkat daerah. Oleh karena itu, Tio menegaskan perlunya kerjasama antara Badan Otorita IKN, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan proses izin tersebut.
Dalam konteks ini, Tio mengajak semua pihak terkait untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan IKN. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat akan menciptakan proyek yang lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh komunitas.
Sebagai seorang legislator daerah pemilihan (dapil) Kota Samarinda, Tio memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa suara masyarakat Kaltim terdengar dan diperjuangkan. Dengan berbagai pernyataannya, ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dan pemberdayaan SDM lokal adalah kunci keberhasilan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Pernyataan Tio juga mencerminkan semangat untuk membangun IKN sebagai proyek nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, pembangunan IKN bukan hanya menjadi proyek infrastruktur fisik, tetapi juga proyek yang melibatkan hati dan semangat bersama untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Seiring berjalannya waktu, harapannya adalah bahwa setiap langkah pembangunan IKN akan terus memperkuat fondasi demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan. Melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Otorita IKN, dan masyarakat, IKN di Kalimantan Timur dapat menjadi contoh sukses pembangunan berkelanjutan yang melibatkan dan memberdayakan seluruh komunitas.(ADV/DPRD Kaltim)
