SAMARINDA.JURNALETAM – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Marthinus, menyuarakan kekhawatirannya terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah yang dikelola oleh Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kaltim. Dengan alokasi dana hibah mencapai 20 persen atau Rp 31 miliar dari Pemerintah Provinsi Kaltim, Marthinus mempertanyakan tujuan pasti dari penggunaan dana tersebut.
Proyek DBON, yang bertujuan mengembangkan fasilitas dan program olahraga nasional, telah menjadi sorotan Komisi I DPRD Kaltim. Kurangnya kejelasan mengenai penggunaan dana hibah dapat menimbulkan ketidakpastian seputar realisasi program olahraga yang direncanakan. Marthinus menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan efisiensi pencapaian tujuan DBON.
“Karena kurangnya informasi mengenai alokasi dana hibah dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai bagaimana dana tersebut digunakan dan apakah program-program olahraga yang direncanakan dapat terealisasi. Kita tidak mau itukan,” ungkap Marthinus.
Seiring pertanyaan yang muncul dari beberapa anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim, Marthinus menyoroti urgensi kajian ulang terhadap alokasi anggaran DBON. Keberadaan informasi di media sosial yang menyebutkan anggaran operasional proyek ini terlalu besar menambah kompleksitas isu yang dihadapi oleh DBON.
“Karena informasi yang mencuat dari media sosial bahwa anggaran operasionalnya ini terlalu besar apakah nanti tidak menjadi polemik ke depan kita menghindari itu,” kata Marthinus.
Dengan tujuan mewujudkan transparansi yang lebih baik, Marthinus mendesak Inspektorat Wilayah (Itwil) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana hibah oleh DBON. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
“Dalam hal ini Komisi IV untuk segera memanggil pengurus DBON untuk memberikan keterangan detail tentang alur penggunaan dana hibah tersebut,” tegas Marthinus.
Menggali Latar Belakang Proyek DBON
Untuk memahami konteks lebih lanjut, penting untuk menyoroti latar belakang proyek DBON. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk membangun fasilitas olahraga, tetapi juga untuk memajukan program olahraga nasional di Kaltim. Dengan dukungan dana hibah yang signifikan dari Pemerintah Provinsi, ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin tinggi.
Menurut sumber internal, DBON diharapkan menjadi lokomotif dalam meningkatkan prestasi atlet daerah dan menciptakan sarana olahraga yang memadai. Namun, spekulasi terkait pengelolaan dana hibah menggema, dan itulah yang memicu kekhawatiran anggota Komisi I DPRD Kaltim.
Keterbukaan dan Akuntabilitas sebagai Landasan Utama
Dalam konteks pemerintahan yang baik, keterbukaan dan akuntabilitas adalah landasan utama. Dana hibah yang bersumber dari anggaran publik memerlukan pemantauan dan transparansi yang cermat agar masyarakat dapat memahami dan menilai nilai tambah yang dihasilkan. Oleh karena itu, Komisi I DPRD Kaltim dan beberapa anggota KONI Kaltim mendesak DBON untuk memberikan klarifikasi terperinci mengenai penggunaan dana hibah.
Penting untuk diingat bahwa proyek sebesar DBON, sebagai inisiatif nasional, harus mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, bukan hanya sebatas pembangunan fisik. Oleh karena itu, kejelasan mengenai penggunaan dana hibah menjadi kunci untuk memastikan bahwa proyek ini sesuai dengan tujuan awalnya.
Peran Penting Audit Menyeluruh
Menyikapi kekhawatiran dan desakan dari anggota Komisi I DPRD Kaltim, Inspektorat Wilayah (Itwil) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta untuk mengambil peran aktif dalam melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana hibah oleh DBON. Audit ini diharapkan dapat mengungkap secara detail bagaimana setiap rupiah dana hibah digunakan dan sejauh mana efektivitasnya dalam mencapai tujuan proyek.
Audit menyeluruh juga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keberlanjutan proyek DBON dalam jangka panjang. Dengan mengevaluasi aspek keuangan dan administratif, auditor dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan. Selain itu, audit akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pengelolaan dana hibah dilakukan dengan integritas dan transparansi yang tinggi.
Kajian Ulang Anggaran: Langkah Bijak atau Polemik?
Pertanyaan seputar kajian ulang anggaran DBON juga mencuat, menandakan adanya perbedaan pandangan di antara anggota KONI Kaltim. Beberapa anggota KONI mungkin merasa bahwa anggaran operasional proyek terlalu besar dan perlu dievaluasi ulang untuk memastikan efisiensi penggunaan dana.
Namun, pada sisi lain, pengurus DBON mungkin memiliki alasan dan justifikasi tersendiri terkait dengan besaran anggaran tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya forum dialog yang konstruktif antara anggota KONI dan pengurus DBON untuk membahas secara terbuka dan rasional mengenai anggaran operasional proyek.
Mewujudkan Kejelasan dan Menghindari Polemik Masa Depan
Dengan memanggil pengurus DBON untuk memberikan keterangan detail, Komisi I DPRD Kaltim berusaha mewujudkan kejelasan mengenai penggunaan dana hibah. Langkah ini diambil bukan hanya untuk memastikan akuntabilitas, tetapi juga untuk mencegah potensi polemik di masa depan.
Pentingnya dialog terbuka antara pihak terkait, termasuk anggota KONI, pengurus DBON, dan perwakilan dari pihak berwenang seperti Inspektorat Wilayah dan BPK, tidak boleh diabaikan. Dialog ini dapat menjadi wadah untuk saling memahami dan mencari solusi terbaik guna memastikan bahwa DBON dapat beroperasi dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Kesimpulan: Menuju Tata Kelola Dana yang Lebih Baik
Dalam menghadapi tantangan transparansi dan akuntabilitas, langkah-langkah konkret seperti audit menyeluruh dan dialog terbuka menjadi kunci untuk mencapai tata kelola dana yang lebih baik. Kejelasan mengenai penggunaan dana hibah oleh DBON bukan hanya tanggung jawab pengurus proyek tetapi juga merupakan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan.
Sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, pihak-pihak terkait perlu bekerja sama untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dan mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Dengan demikian, DBON dapat menjadi contoh positif dalam pengelolaan dana publik dan mewujudkan visi untuk memajukan olahraga nasional di Kalimantan Timur.(ADV/DPRD Kaltim)
