SAMARINDA.JURNALETAM – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Udin, kembali menekankan pentingnya Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan untuk pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di Kota Bontang. Meskipun sejumlah CSR telah disalurkan sebelumnya, Udin berpendapat bahwa masih banyak pemukiman warga di pelosok Kaltim yang tidak layak huni. Oleh karena itu, ia memandang perlunya mendorong kembali program CSR perusahaan di wilayah Kota Taman.
Dalam pandangannya, Udin menyatakan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap efektivitas CSR yang telah diberikan sebelumnya. Ia menekankan bahwa evaluasi tersebut harus melibatkan penilaian kinerja pembangunan RLH yang dilakukan pada periode sebelumnya. “Kita evaluasi dulu dengan kinerja yang kemarin, kalau kinerja kemarin sudah baik, kita lebih perbaiki lagi. Kalau kinerja kemarin agak kurang, kita mempercepat juga,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Udin mengajukan usulan agar CSR perusahaan tidak hanya difokuskan pada wilayah sekitar pertambangan, tetapi juga dialokasikan untuk pembangunan RLH di luar lingkar tambang. Menurutnya, hal ini akan memberikan dampak positif yang lebih luas dan merata bagi masyarakat. “Karena kita berharap yang terdapat di dalam lingkaran tambang ini sudah diakomodir oleh perusahaan, sehingga semua ini menyebar, merata, dirasakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang memiliki, dan perlu RLH tersebut,” jelasnya.
Dalam konteks ini, peran aktif dari perusahaan dan pemerintah dianggap sangat penting. Udin menegaskan bahwa perusahaan juga memiliki anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dapat diberikan untuk wilayah sekitar lingkar tambang. Namun, sambil berfokus pada pembangunan RLH, ia menyoroti kebutuhan akan peningkatan infrastruktur jalan serta fasilitas kesehatan.
“Infrastruktur jalan, infrastruktur, dan fasilitas kesehatan juga sangat perlu perhatian dari bantuan CSR perusahaan dan pemerintah provinsi. Kami berharap bahwa PJ Gubernur saat ini dengan tugas-tugasnya satu tahun ke depan, kita berharap ada persiapan dan percepatan-percepatan, ada alternatif untuk memberikan dampak-dampak positif terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur,” tambahnya.
Evaluasi Kinerja CSR Sebagai Landasan Perbaikan
Sebagai langkah awal, Muhammad Udin mengusulkan perlunya evaluasi kinerja CSR perusahaan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam konteks pembangunan RLH, evaluasi ini dianggap sebagai landasan untuk perbaikan lebih lanjut. Jika kinerja CSR pada periode sebelumnya dinilai baik, langkah-langkah perbaikan dapat difokuskan pada peningkatan kualitas dan cakupan program CSR.
Namun, jika ada kekurangan atau ketidakmemadaiannya, Udin menekankan perlunya percepatan dalam implementasi program CSR. “Kita evaluasi dulu dengan kinerja yang kemarin, kalau kinerja kemarin sudah baik, kita lebih perbaiki lagi, kalau kinerja kemarin agak kurang, kita mempercepat juga,” paparnya dengan tegas.
Pemukiman di Luar Lingkar Tambang: Fokus Baru CSR
Muhammad Udin mempertegas fokusnya pada pembangunan RLH di luar lingkar tambang. Menurutnya, meskipun lingkar tambang mungkin telah mendapatkan sebagian besar perhatian dari program CSR sebelumnya, masih banyak daerah di Kaltim yang membutuhkan bantuan serupa. Dengan memperluas cakupan CSR perusahaan ke wilayah yang belum terakomodasi dengan baik, diharapkan dampak positif dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.
“Karena kita berharap yang terdapat di dalam lingkaran tambang ini sudah diakomodir oleh perusahaan, sehingga semua ini menyebar, merata, dirasakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang memiliki, dan perlu RLH tersebut,” jelasnya. Pemikiran ini mencerminkan keinginan untuk menghindari ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat CSR, dan sebaliknya, memastikan bahwa setiap wilayah yang membutuhkan perhatian mendapatkan dukungan yang setara.
Peran Aktif Perusahaan dan Pemerintah
Dalam konteks pelaksanaan CSR, Udin menekankan peran aktif yang harus dimainkan oleh perusahaan dan pemerintah. Selain menyediakan dana melalui CSR, perusahaan diharapkan dapat terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program pembangunan RLH. Sementara itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa alokasi CSR sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di masyarakat.
“Memang perlu peran aktif dari perusahaan dan pemerintah. Namun, perlu diingat, kata Udin, perusahaan juga punya anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang harus diberikan untuk sekitar lingkar tambang,” tegasnya. Dengan demikian, kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih efektif untuk pembangunan berkelanjutan.
Peningkatan Infrastruktur: Tuntutan Masyarakat
Selain pembangunan RLH, Udin juga menyoroti kebutuhan mendesak akan peningkatan infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan. Infrastruktur yang baik, termasuk sistem jalan yang memadai, menjadi faktor kunci untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap bahwa bantuan CSR perusahaan dan dukungan pemerintah dapat diarahkan untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur di wilayah tersebut.
“Infrastruktur jalan, infrastruktur, dan fasilitas kesehatan juga sangat perlu perhatian dari bantuan CSR perusahaan dan pemerintah provinsi,” katanya. Peningkatan aksesibilitas melalui jalan yang baik akan membuka peluang baru untuk ekonomi lokal dan memfasilitasi distribusi barang dan layanan. Sementara itu, fasilitas kesehatan yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Harapan untuk Masa Depan Kalimantan Timur
Muhammad Udin menyampaikan harapannya terkait masa depan Kalimantan Timur. Dalam konteks tugas-tugas PJ Gubernur yang diemban untuk satu tahun ke depan, ia berharap adanya persiapan dan percepatan dalam pembangunan. Peningkatan infrastruktur, pembangunan RLH, dan bantuan CSR diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Kaltim.
“Kami berharap bahwa PJ Gubernur saat ini dengan tugas-tugasnya satu tahun ke depan, kita berharap ada persiapan dan percepatan-percepatan, ada alternatif untuk memberikan dampak-dampak positif terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur,” tandasnya.
Kesimpulan
Dalam upayanya untuk mendorong program CSR perusahaan, Muhammad Udin menekankan pentingnya fokus pada pembangunan RLH di luar lingkar tambang. Evaluasi kinerja CSR sebelumnya dianggap sebagai landasan untuk perbaikan dan peningkatan program. Peran aktif perusahaan dan pemerintah, bersama dengan peningkatan infrastruktur, diharapkan dapat menciptakan kondisi yang lebih baik untuk masyarakat Kalimantan Timur. Dengan harapan positif untuk masa depan provinsi, langkah-langkah ini dianggap sebagai upaya bersama menuju pembangunan berkelanjutan.(ADV/DPRD Kaltim)
