SAMARINDA.JURNALETAM –Dalam menghadapi akhir tahun, isu serapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian utama. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menyoroti rendahnya penyerapan anggaran di beberapa OPD, yang mencapai di bawah 59 persen. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Seno Aji, menyampaikan keprihatinannya terkait hal ini dan mengumumkan rencana rapat koordinasi dengan OPD terkait untuk meningkatkan kinerja mereka.
Rendahnya Serapan Anggaran dan Langkah DPRD Kaltim
Dari 22 OPD yang capaian anggarannya masih di bawah 59 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim menjadi sorotan utama. Seno Aji menyatakan bahwa rapat koordinasi dengan OPD tersebut akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. Sebelumnya, DPRD Provinsi Kaltim telah melakukan rapat koordinasi dengan Penjabat Gubernur untuk memperhatikan OPD yang mendapatkan “rapor merah” dan memastikan tindakan segera diambil.
Seno Aji berharap agar OPD yang masih tertinggal dalam serapan anggaran dapat meningkatkan kinerjanya untuk menghindari masalah serupa di masa mendatang. Dia menekankan perlunya perbaikan dalam serapan anggaran dan menyoroti dua OPD tersebut agar segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi.
Faktor Rendahnya Serapan Anggaran
Menurut Seno Aji, setelah berkoordinasi dengan beberapa OPD di Provinsi Kaltim, terungkap bahwa rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh pekerjaan yang belum selesai pembayarannya. Meskipun kontrak telah dilakukan dan kontraktor melaksanakan pekerjaan, pembayaran masih tertunda. Situasi ini menciptakan keterlambatan dalam penyelesaian proyek dan menyulitkan OPD untuk mencapai target serapan anggaran.
Oleh karena itu, Seno Aji menyampaikan permintaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar segera melakukan pembayaran jika pekerjaan telah selesai. Langkah ini diharapkan dapat mencegah penumpukan pembayaran di akhir tahun, yang dapat mengganggu kelancaran keuangan dan kinerja OPD.
Peran BPKAD dalam Optimalisasi Serapan Anggaran
Dalam konteks ini, peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi sangat penting. Seno Aji menegaskan bahwa BPKAD harus turut membantu OPD dalam hal pembayaran agar tidak ada penundaan yang dapat menghambat serapan anggaran. Koordinasi yang baik antara BPKAD dan OPD diharapkan dapat memastikan pembayaran dilakukan secara tepat waktu, sehingga proyek-proyek dapat diselesaikan tanpa hambatan keuangan.
Harapan untuk Meningkatkan Serapan Anggaran
Seno Aji, sebagai legislator dari fraksi Gerindra, menyatakan keyakinannya bahwa OPD memiliki potensi untuk bekerja lebih baik dan lebih cepat. Dengan dukungan dari BPKAD, diharapkan masalah rendahnya serapan anggaran dapat segera diatasi. Dia menegaskan bahwa BPKAD telah setuju untuk membantu OPD dalam hal pembayaran, dan harapannya adalah agar dalam waktu dekat serapan anggaran dapat meningkat.
Lebih lanjut, Seno Aji berbicara tentang pentingnya memastikan tidak ada lagi OPD yang mendapatkan “rapor merah” terkait serapan anggaran. Hal ini mencerminkan keinginan DPRD Kaltim untuk melihat peningkatan kinerja secara menyeluruh di semua OPD, sehingga dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif.
Kesimpulan dan Outlook Ke Depan
Rendahnya serapan anggaran di beberapa OPD Provinsi Kalimantan Timur menjadi perhatian serius, dan langkah-langkah konkret telah diambil oleh DPRD Kaltim untuk mengatasi masalah ini. Koordinasi antara DPRD, Penjabat Gubernur, dan BPKAD diharapkan dapat menciptakan sinergi yang diperlukan untuk memperbaiki situasi ini.
Saat memasuki akhir tahun, perhatian terhadap serapan anggaran menjadi lebih kritis, dan semua pihak terlibat diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai target serapan anggaran yang optimal. Dengan adanya kesadaran akan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran, langkah-langkah perbaikan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif.
Melalui upaya bersama antara pemerintah daerah, legislatif, dan badan keuangan, diharapkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur dapat mengatasi tantangan ini dan mencapai serapan anggaran yang memuaskan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja OPD, tetapi juga akan memastikan bahwa sumber daya publik dialokasikan secara bijaksana untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(ADV/DPRD Kaltim)
