SAMARINDA.JURNALETAM – Pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah hak mendasar bagi setiap masyarakat. Untuk menggarisbawahi pentingnya hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Puji Setyowati, telah menginisiasi dorongan untuk percepatan proses akreditasi seluruh rumah sakit dan puskesmas di Benua Etam. Menurutnya, akreditasi bukan hanya sekadar persyaratan formal, melainkan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Pentingnya Akreditasi
Menurut Puji, akreditasi bukan hanya sebatas formalitas, melainkan langkah krusial dalam memastikan bahwa setiap fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas, memiliki standar pelayanan yang tinggi. “Pelayanan dasar itu harus punya sertifikasi, sehingga di dalam pelayanannya tidak hanya tersedia alat-alat yang cukup, tetapi juga sumber daya manusia yang mumpuni. Percuma punya alat canggih tapi tidak digunakan karena tidak ada SDM nya,” jelasnya.
Melihat bahwa banyak rumah sakit telah dilengkapi dengan peralatan medis canggih, Puji menekankan bahwa dukungan SDM yang berkualitas sama pentingnya. Peralatan yang canggih akan sia-sia tanpa kehadiran tenaga medis yang mampu menggunakannya dengan efektif. Oleh karena itu, fokus pada akreditasi bukan hanya sebatas alat dan infrastruktur, tetapi juga pada pengembangan SDM yang terampil dan berkompeten.
Komitmen Komisi IV DPRD Kaltim
Sebagai bagian dari komitmennya terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, Komisi IV DPRD Kaltim, di bawah kepemimpinan Puji Setyowati, menyatakan kesediaannya untuk mengawasi dan mendukung proses akreditasi, terutama di puskesmas. Puji menekankan bahwa puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga peningkatan kualitas di tingkat ini dapat mencegah penumpukan di rumah sakit.
“Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang terdekat dengan masyarakat, sehingga akreditasi itu penting dalam peningkatan pelayanannya. Jadi, tidak terjadi penumpukan di rumah sakit,” kata Puji.
Tantangan SDM Kesehatan di Kaltim
Meskipun rasio tenaga kesehatan secara keseluruhan di Kaltim cukup, Puji mengakui bahwa distribusinya masih belum merata. Terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kekurangan dokter spesialis masih menjadi masalah. “Kami harus dorong bagaimana dokter-dokter spesialis ini juga mau di rumah pelayanan-pelayanan dasar yang ada di wilayah 3T. Kalau pemerintah menyiapkan fasilitas dan insentif yang memadai, saya pikir itu akan memotivasi mereka,” ungkapnya.
Puji menyoroti bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki dana yang cukup besar untuk pengembangan kesehatan. Namun, dia menekankan pentingnya penggunaan dana tersebut secara efisien dan strategis. “Mulai dari sarana prasarana, penyiapan tenaga medis, hingga reward dan kompensasi bagi tenaga ahli atau dokter spesialis, itu perlu diperhatikan,” tuturnya.
Memanfaatkan Dana Kesehatan Secara Bijak
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Puji mendorong agar dana kesehatan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kaltim dimanfaatkan dengan baik. Perencanaan yang matang dan menyeluruh perlu diimplementasikan, mencakup aspek sarana prasarana, peningkatan tenaga medis, hingga insentif bagi dokter spesialis.
“Jangan sampai ada orang mengeluh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” sambung Puji.
Perhatian Terhadap BPJS
Puji juga menyuarakan perhatian terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam konteks pelayanan kesehatan. Dengan adanya pandemi COVID-19, banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan BPJS dan kesehatan secara umum muncul. “Nah itu juga nanti akan jadi fokus kami. Insyaallah setelah Januari akan dikoordinasikan,” tandasnya.
Kesimpulan
Dorongan yang kuat dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati, untuk peningkatan akreditasi di fasilitas kesehatan di Benua Etam merupakan langkah positif dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Fokus pada puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap pencegahan dan penanganan penyakit secara dini, menghindari penumpukan di rumah sakit.
Tantangan distribusi SDM kesehatan yang merata, terutama di daerah 3T, menjadi perhatian serius, dan Puji mendorong pengembangan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Pemanfaatan dana kesehatan yang cukup besar oleh Pemerintah Provinsi Kaltim menjadi kunci untuk mencapai peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
Sebagai penutup, perhatian terhadap pelayanan BPJS menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan. Koordinasi yang baik setelah bulan Januari akan menjadi langkah konkret dalam memperbaiki sistem jaminan kesehatan dan menjawab keluhan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Benua Etam dapat mengukir prestasi dalam pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi.(ADV/DPRD Kaltim)
