SAMARINDA.JURNALETAM – Tantangan sulitnya mendapatkan pupuk, baik subsidi maupun non-subsidi, terus dialami oleh warga Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Keluhan ini tidak hanya menjadi sorotan masyarakat setempat tetapi juga mencapai telinga Legislatif Karang Paci, Ananda Emira Moeis, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Ananda, dengan sapaan akrabnya, menanggapi keluhan tersebut dengan meminta perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait masalah ketersediaan pupuk.
Pertanyaan Ananda yang menggema adalah mengapa pembelian pupuk sekarang harus melalui kartu? Bagaimana cara mendapatkan kartu tersebut, dan apakah harus terdaftar? Keputusan ini, menurut Ananda, telah menimbulkan masalah bagi banyak petani yang belum terdaftar. Dalam sorotannya, Ananda menyoroti bahwa Kelurahan Makroman merupakan wilayah pertanian dan perkebunan dengan potensi besar untuk mendukung kedaulatan pangan di Samarinda.
Ananda menegaskan bahwa pemerintah perlu lebih maksimal dalam memberikan bantuan dan fasilitas kepada para petani di daerah tersebut. “Kita punya cita-cita untuk daulat pangan. Ketersediaan pupuk mesti jadi prioritas dari hulunya,” tegasnya.
Selain menyoroti pupuk, Ananda juga membahas kebutuhan lain para petani, seperti racun, pestisida, obat-obatan, dan alat-alat pertanian lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman mereka. Dia memberikan saran agar petani lokal diinventarisir untuk mengetahui siapa yang belum mendapat kartu subsidi pupuk. “Seharusnya para petani lokal bisa terdaftar semua, sehingga bisa mendapatkan kartu itu dan dengan lebih mudah mendapatkan pupuk,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Ananda juga berpendapat bahwa penting untuk melakukan pengecekan kualitas tanah di Makroman. Ini bertujuan agar pemerintah dapat mengetahui jenis tanaman yang cocok ditanam di daerah tersebut. “Kaltim harus progres dari sekarang untuk program kedaulatan pangan. Pemerintah harus menjalankan mulai dari hal-hal yang kelihatannya kecil tapi memiliki dampak besar, seperti pengadaan pupuk,” ungkap Ananda.
Dia menyatakan bahwa Kaltim memiliki lahan pertanian yang luas untuk digarap, dan beberapa objek tanah memiliki kadar pH tersendiri yang cocok ditanami oleh spesies tanaman tertentu. Oleh karena itu, Ananda meyakini bahwa Kaltim memiliki tanah yang tak kalah subur dibandingkan dengan daerah lain. Pengupayaan kedaulatan pangan dari hulu harus dianggarkan di tahun berikutnya, termasuk pengadaan alat dan mesin pertanian serta infrastruktur pendukung pertanian.
“Kaltim harus menjadi pusat Indonesia dalam hal pangan dan pertanian. Kita punya potensi kedaulatan pangan yang luas. Mari bersama-sama berdikari dan tidak tergantung pada impor dari luar daerah maupun luar negeri,” ajak Ananda dengan penuh optimisme.
Legislator yang mewakili Kota Samarinda ini juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya sebatas berwacana tetapi juga bertindak nyata dalam membantu para petani di Kaltim. Dalam penutupnya, Ananda mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini, namun ia meminta agar pemerintah terus meningkatkan kinerja dan kualitasnya.
“Sedari sekarang kita harus mempersiapkan diri. Ayo, mari bener-bener dimaksimalkan, jangan hanya gembor swasembada pangan. Mari realisasikan semua itu sejak kini,” pungkasnya dengan tekad.
Langkah Konkret Ananda Moeis: Membangun Kemandirian dan Kedaulatan Pangan di Kaltim
Sorotan terhadap sulitnya akses pupuk di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, bukanlah semata-mata kritik, tetapi juga merupakan panggilan untuk membangun kemandirian dan kedaulatan pangan di Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, Ananda Emira Moeis, memandang perlu adanya langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini.
Ananda menyoroti kebijakan pembelian pupuk yang kini harus melalui kartu, sebuah kebijakan yang menurutnya telah menimbulkan kendala bagi banyak petani yang belum terdaftar. Pertanyaan mendasar mengenai bagaimana cara mendapatkan kartu tersebut dan apakah harus terdaftar merupakan sorotan yang mendorong Ananda untuk meminta perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi.
“Mengapa sekarang beli pupuk harus pakai kartu? Dapat kartu harus bagaimana? Harus terdaftar? Banyak yang belum terdaftar. Nah, saya ingin perhatiannya dari pemerintah,” ujarnya dengan nada keprihatinan.
Dalam konteks ini, Ananda menekankan pentingnya pemerintah fokus pada ketersediaan pupuk, terutama di daerah seperti Makroman yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perkebunan. Ia menggarisbawahi bahwa kelolaan pupuk menjadi kunci utama untuk mencapai kedaulatan pangan di Samarinda.
Namun, bukan hanya pupuk yang menjadi perhatian Ananda. Dia juga menyoroti kebutuhan petani akan bahan-bahan pendukung pertanian lainnya, seperti racun, pestisida, obat-obatan, dan alat-alat pertanian. Menurutnya, hal ini tidak bisa diabaikan karena akan berpengaruh langsung terhadap produktivitas tanaman dan keberlanjutan pertanian di daerah tersebut.
Ananda memberikan saran praktis dengan mengusulkan agar para petani lokal diinventarisir untuk mengetahui siapa yang belum mendapat kartu subsidi pupuk. “Seharusnya para petani lokal bisa terdaftar semua, sehingga bisa mendapatkan kartu itu, bisa dengan lebih mudah mendapatkan pupuk,” tambahnya.
Selain itu, Ananda menekankan perlunya pengecekan kualitas tanah di Makroman agar pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih baik dalam menentukan jenis tanaman yang cocok ditanam di daerah tersebut. Ini sejalan dengan visi Ananda untuk mewujudkan Kaltim sebagai pusat pangan dan pertanian Indonesia.
“Kaltim harus progres dari sekarang untuk program kedaulatan pangan. Pemerintah jalankan mulai dari hal-hal yang kelihatannya kecil tapi itu besar dampaknya, seperti pengadaan pupuk,” papar Ananda dengan tekad.
Pandangan Ananda tidak hanya berhenti pada ketersediaan pupuk dan bahan pertanian, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang mendukung pertanian di Kaltim. Dia meyakini bahwa pengupayaan kedaulatan pangan dari hulu harus dianggarkan di tahun-tahun mendatang. Ini melibatkan pengadaan alat dan mesin pertanian, bersama dengan infrastruktur pendukung pertanian.
“Seperti pengadaan alat dan mesin pertanian, berikut dengan infrastruktur pendukung pertanian,” sebutnya.
Pandangan Ananda terhadap potensi pertanian di Kaltim tidak hanya sebatas impian, tetapi juga sebuah visi yang kuat untuk menjadikan daerah ini sebagai pusat pertanian Indonesia. Menurutnya, Kaltim memiliki luas wilayah dan sumber daya yang sangat besar untuk mencapai tujuan tersebut.
“Jangan salah, potensi Kaltim ini akan menjadi ibu kota baru Indonesia. Luas sekali kita punya potensi kedaulatan pangan. Kita harus berdikari dan tak usah mengambil dari luar apalagi dari luar negeri. Kita pasti bisa mewujudkannya,” ungkap Ananda dengan penuh optimisme.
Optimisme Ananda tidak hanya berhenti pada cita-cita kedaulatan pangan tetapi juga terkait dengan potensi Kaltim menjadi ibu kota baru Indonesia. Dalam pandangannya, pemberdayaan potensi lokal merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, Ananda mengajak masyarakat untuk bersama-sama berdikari dan tidak bergantung pada impor dari luar daerah maupun luar negeri.
“Jangan salah, potensi Kaltim ini akan menjadi ibu kota baru Indonesia. Kita punya potensi kedaulatan pangan yang luas. Kita harus berdikari dan tak usah mengambil dari luar apalagi dari luar negeri. Kita pasti bisa mewujudkannya,” ajaknya dengan semangat.
Dalam konteks ini, Ananda memberikan peringatan kepada pemerintah agar tidak hanya sekadar berwacana tetapi juga bertindak nyata dalam membantu para petani di Kaltim. Apresiasi diberikan atas langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah, namun ia menekankan perlunya peningkatan kinerja dan kualitas dalam menghadapi tantangan pertanian di daerah tersebut.
“Sedari sekarang kita harus mempersiapkan diri. Dari pemerintahnya, ayo bener-bener dimaksimalkan, jangan hanya gembor swasembada pangan. Mari realisasikan semua itu sejak kini,” pungkas Ananda dengan seruan tegas.
Dengan demikian, pandangan Ananda Moeis tidak hanya menjadi sorotan atas sulitnya akses pupuk di Kelurahan Makroman, tetapi juga sebuah pandangan yang mendorong perubahan nyata. Langkah-langkah konkret yang diusulkannya tidak hanya menyelesaikan masalah ketersediaan pupuk tetapi juga menciptakan pondasi yang kokoh untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan di Kaltim.(ADV/DPRD Kaltim)
