SAMARINDA.JURNALETAM – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Jaya Mualimin mengakui, terdapat lima tantangan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) untuk menjadi penyedia layanan primer kesehatan masyarakat. Kelima tantangan tersebut harus dijawab dengan kolaborasi seluruh pihak terkait.
Kelima tantangan puskesmas, sebagai berikut :
- Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana-prasarana;
- Kerja sama multisektoral;
- Pemberdayaan masyarakat;
- Perubahan kebijakan; dan
- manajemen pelayanan kesehatan.
Pada tantangan pertama, Jaya melihat masih banyak puskesmas yang belum memiliki ruang isolasi, laboratorium dan alat kesehatan memadai. Sehingga diperlukannya peningkatan kapasitas SDM maupun sarana-prasarana.
“Kami membutuhkan peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana di puskesmas. melalui pelatihan, bantuan maupun inovasi. Kami juga membutuhkan pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh semua pihak,” terangnya.
Di tantangan kerja sama multisektoral sendiri, Jaya menilai bahwa belum efektifnya integrasi antar sektor kesehatan dengan sektor lainnya. Seperti pendidikan, lingkungan, ekonomi ataupun sosial. Oleh sebab itu, pihaknya akan berupaya meningkatkan advokasi dan sosialisasi tentang arti penting integrasi pelayanan kesehatan.
Pada tantangan ketiga, belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat, kader dan tokoh. Padahal mereka merupakan mitra Dinkes untuk menjalankan program.
“Kami perlu memberdayakan masyarakat, kader dan tokoh masyarakat sebagai mitra dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Terkait tantangan keempat, Jaya menyatakan ada beberapa aturan yang perlu diulas kembali untuk pelaksanaan di puskesmas maupun fasyankes lain. Contohnya, Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas yang mengatur integrasi layanan primer.
Untuk tantangan terakhir, Dinkes Kaltim akan memberikan perhatian khusus terhadap aspek standar pelayanan maupun manajerial pelayanan.
“Perhatian kami pada aspek-aspek seperti standar pelayanan, akreditasi, supervisi, pengawasan dan evaluasi, serta insentif dan sanksi bagi puskesmas dan fasilitas pelayanan lain yang terlibat dalam integrasi layanan primer,” lanjutnya.
Namun, kelima tantangan tersebut tidak bisa dibebankan kepada Dinkes semata. Tetapi adanya sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait.
“Kami berharap ada sinergi antara puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan yang lain, pemerintah daerah, dan masyarakat menghadapi tantangan-tantangan. Kami juga berharap ada dukungan dari pemerintah pusat terkait regulasi dan anggaran yang memadai untuk layanan primer,” tegasnya. (ADV/Dinkes Kaltim)
