SAMARINDA.JURNALETAM – Langkah berani diambil oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listyono, yang mengusulkan pembangunan perkantoran khusus untuk perusahaan daerah (Perusda) di Benua Etam. Wacana ini bukan hanya sebatas konsep, namun merupakan langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi operasional Perusda dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan yang mereka sediakan.
Dalam pandangan Nidya, pembangunan perkantoran ini akan menjadi pusat kegiatan bagi semua Perusda di Kaltim. Visi utamanya adalah menciptakan suatu lokasi di mana semua perusahaan daerah dapat berkantor tanpa perlu menyewa gedung di berbagai tempat. Konsep ‘one stop shopping’ diusung, menjadi inti dari proyek ini dengan tujuan mewujudkan kolaborasi yang lebih efisien di antara perusahaan daerah.
“Dengan adanya pusat kegiatan ini, kami berharap dapat menciptakan sinergi yang kuat di antara Perusda. Ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi operasional mereka tetapi juga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan yang diberikan oleh Perusda,” ungkap Nidya dengan antusias.
Meskipun masih dalam tahap awal pembahasan, Nidya telah menyampaikan beberapa poin kunci yang menjadi landasan proyek ini. Salah satunya adalah pembangunan gedung atau fasilitas perkantoran yang akan menjadi rumah bagi semua Perusda. Dengan demikian, diharapkan koordinasi dan komunikasi antar-Perusda dapat ditingkatkan, serta pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal.
Namun, tantangan tidak sedikit. Dalam usulannya, Nidya juga mengusulkan agar uang sewa dari Perusda dialirkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebagai sumber pendanaan proyek ini. “Kami berpandangan bahwa kontribusi finansial dari Perusda dapat menjadi modal yang signifikan untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan fasilitas perkantoran ini,” terang Nidya, menunjukkan keseriusan dalam pemikiran proyek ini.
Politisi dari fraksi Golkar ini juga menyadari perlunya kajian-kajian mendalam, terutama terkait dampak lalu lintas dan potensi kemacetan di sekitar lokasi perkantoran. “Kami tidak ingin proyek ini hanya memberikan manfaat secara internal tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Kajian-kajian ini menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan proyek ini dalam jangka panjang,” ujarnya bijaksana.
Pentingnya pembahasan lebih lanjut dan persetujuan dari berbagai pihak menjadi sorotan Nidya. “Rencana ini akan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara DPRD, Perusda, dan Pemprov Kaltim untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, ini hanyalah usulan, dan kami siap untuk mendengar berbagai masukan dan pertimbangan dari semua pihak terkait,” tandasnya.
Wacana ini bukan hanya menjadi sorotan internal DPRD Kaltim tetapi juga mencuri perhatian masyarakat yang berharap akan peningkatan efisiensi layanan Perusda. Proyek ini, jika direalisasikan, dapat menjadi tonggak penting dalam pengembangan sektor daerah di Kaltim.
Namun, seperti yang diakui oleh Nidya, proyek ini masih memerlukan persetujuan dan pembahasan lebih lanjut oleh DPRD Kaltim serta pemangku kepentingan terkait. “Kami berharap agar proyek ini dapat melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat dan sektor terkait sehingga dapat mencapai dukungan yang maksimal,” pungkasnya.
Dengan segala potensi dan harapannya, wacana ini menandai langkah awal yang berani dalam upaya mewujudkan efisiensi operasional Perusda dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan yang mereka sediakan. Dalam kerangka ini, peran DPRD Kaltim menjadi kunci, dan kolaborasi yang terencana dengan baik akan menjadi landasan kokoh menuju terwujudnya pusat kegiatan Perusda yang efisien dan ramah masyarakat.(ADV/DPRD Kaltim)
