SAMARINDA.JURNALETAM – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung pengembangan sekolah inklusi untuk anak-anak berkebutuhan khusus di Benua Etam. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawasi dan memperkuat sekolah inklusi, sehingga anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat menerima pendidikan yang layak dari semua aspek.
“Sekolah inklusi ini harus diperkuat, baik dari segi sarana prasarana maupun penyediaan alat-alat bagi anak-anak yang membutuhkan di dalam sekolah itu,” ungkap Puji.
Sekolah inklusi adalah lembaga pendidikan yang menerima dan memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, seperti autis, tunarungu, tunanetra, cacat fisik, dan lain-lain, bersama dengan anak-anak normal. Puji Setyowati menekankan pentingnya memperkuat sekolah inklusi yang sudah ada daripada menunggu pembangunan sekolah inklusi khusus dalam waktu yang lama.
“Anak-anak ini tidak bisa menunda pendidikan mereka, karena pendidikan ini adalah kebutuhan mendesak. Jika sekolah inklusi sudah ada, lebih baik kita perkuat terlebih dahulu,” tambahnya.
Menanggapi kondisi ini, Komisi IV DPRD Kaltim berencana melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah inklusi di Samarinda untuk mengevaluasi kebutuhan mereka.
“Melalui kunjungan langsung ke sekolah inklusi, kita dapat menilai keadaan sebenarnya dan memastikan bahwa dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya,” jelas Puji.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim juga menegaskan bahwa sekolah inklusi tidak hanya tentang keberadaan fisik bangunan, tetapi juga penerapan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus.
“Jangan sampai sekolahnya inklusi, tetapi penerapan pembelajaran masih reguler, sama saja. Malah hal itu tak ada gunanya,” tegas Puji.
Salah satu usulan yang diungkapkan oleh Puji Setyowati adalah agar Universitas Mulawarman (Unmul) membuka jurusan khusus untuk menghasilkan tenaga-tenaga terapis dan guru-guru inklusi. Ketersediaan tenaga yang terlatih dalam bidang ini di Kaltim masih sangat kurang, sehingga pembukaan jurusan khusus di universitas dapat menjadi solusi jangka panjang.
“Penting bagi Unmul untuk membuka bidang studi yang mendukung pengembangan sekolah inklusi. Kita perlu tenaga-tenaga terlatih yang dapat memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus,” kata Puji.
Pihaknya berharap agar pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat dapat memberikan perhatian lebih kepada anak-anak berkebutuhan khusus.
“Agar mereka dapat berkembang dan berkontribusi bagi pembangunan daerah kita,” ucapnya.
Puji menambahkan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan tidak boleh terisolasi atau mengalami diskriminasi.
“Kaltim harus memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi anak penyandang disabilitas, agar mereka bisa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar,” pungkas Puji.
Dalam upaya mendukung pendidikan inklusif di Kaltim, Puji Setyowati menyoroti beberapa hal yang wajib diterapkan di sekolah inklusi. Pertama, adanya guru pendamping yang dapat membantu anak-anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar. Kedua, penyediaan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiga, aksesibilitas yang memudahkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk mengakses fasilitas dan kegiatan di sekolah.
“Kita tidak hanya berbicara tentang membangun fisik bangunan, tapi juga menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus. Guru pendamping, alat bantu, dan aksesibilitas yang baik adalah kunci keberhasilan pendidikan inklusif,” papar Puji.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Komisi IV DPRD Kaltim berencana melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim setelah melakukan kunjungan ke sekolah inklusi.
“RDP dengan Disdikbud Kaltim akan menjadi forum untuk membahas temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari kunjungan ke sekolah inklusi. Kami akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memproses lebih lanjut pengembangan sekolah inklusi di Kaltim,” jelas Puji.
Dengan langkah-langkah konkret yang diambil oleh Komisi IV DPRD Kaltim, diharapkan dapat terwujudnya sistem pendidikan inklusif yang memadai dan berkelanjutan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kaltim. Keberhasilan ini tidak hanya melibatkan peran pemerintah dan lembaga legislatif, tetapi juga dukungan aktif dari masyarakat dan lembaga pendidikan seperti Universitas Mulawarman. Dengan demikian, Kaltim dapat menjadi contoh positif dalam menghadirkan pendidikan yang adil dan inklusif bagi semua anak, tanpa terkecuali.(ADV/DPRD Kaltim)
