SAMARINDA.JURNALETAM – Masalah banjir yang melanda Kota Bontang, terutama di wilayah Kuala, terus menjadi sorotan utama. Sutomo Jabir, seorang Legislator yang mewakili daerah pemilihan (dapil) Bontang, Kutai Timur (Kutim), dan Berau, menyuarakan kebutuhan akan langkah tegas dan sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menangani permasalahan banjir yang kronis dan terus berulang setiap tahun.
Sebagai Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir menyatakan bahwa banjir di wilayah Bontang, khususnya di Bontang Kuala, merupakan masalah berkelanjutan yang belum mendapatkan solusi yang memuaskan hingga saat ini.
“Penanganan banjir di wilayah Bontang Kuala telah menjadi masalah kronis yang belum terselesaikan hingga kini,” tegasnya.
Menurutnya, langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang efektif harus segera diimplementasikan untuk mengatasi situasi ini. Sutomo Jabir mengidentifikasi dua faktor utama yang berkontribusi pada banjir di Bontang, yakni aliran air dari Kutai Timur (Kutim) dan kendala terkait bendungan yang membutuhkan perbaikan.
“Diperlukan solusi menyeluruh yang mencakup perbaikan bendungan dan pengaturan aliran air dari Kutai Timur. Banjir bukanlah masalah baru di daerah ini, dan solusi harus segera ditemukan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sutomo Jabir menegaskan bahwa tindakan tegas dan koordinasi antara instansi terkait merupakan kunci utama dalam menyelesaikan masalah banjir ini. Ia berharap Pemprov Kaltim dan Pemda dapat bekerja sama dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi risiko banjir di Kota Bontang, dengan fokus pada perbaikan bendungan dan pengaturan aliran air.
“Pentingnya kordinasi antar lembaga terkait harus diakui, sehingga upaya bersama dalam penanggulangan permasalahan ini dapat diimplementasikan secara efektif,” ujar Sutomo Jabir.
Banjir di Kota Bontang: Tantangan dan Penyebab
Kondisi banjir di Kota Bontang, terutama di wilayah Kuala, telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Banjir yang terjadi setiap tahun tidak hanya mengakibatkan kerugian material namun juga dampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari warga. Sutomo Jabir mengatakan bahwa pemahaman mendalam terhadap penyebab banjir perlu diambil sebagai dasar untuk merancang solusi yang berkelanjutan.
“Kita harus memahami akar permasalahan ini agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Aliran air dari Kutai Timur menjadi salah satu kontributor utama, dan kondisi bendungan juga perlu diperhatikan secara serius,” paparnya.
Dalam upayanya untuk mencari solusi, Sutomo Jabir menyoroti pentingnya melibatkan ahli lingkungan, insinyur, dan pakar hidrologi dalam mengevaluasi kondisi geografis dan hidrologis di sekitar Bontang. Hal ini dianggap penting untuk merancang strategi yang holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah banjir.
Langkah Strategis: Pemprov Kaltim dan Pemda Bersinergi
Sutomo Jabir menilai bahwa solusi terhadap banjir di Bontang memerlukan kerja sama erat antara Pemprov Kaltim dan Pemda. Dalam pandangannya, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam menangani masalah ini. Beberapa langkah tersebut termasuk:
Penilaian Kondisi Bendungan: Sutomo Jabir menekankan pentingnya melakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi bendungan yang ada di wilayah Bontang. Dengan melibatkan ahli teknik sipil dan pakar hidrologi, penilaian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keandalan dan kapasitas bendungan dalam mengatasi volume air yang tinggi.
Perbaikan Infrastruktur: Pembangunan dan perbaikan infrastruktur menjadi kunci dalam mengurangi risiko banjir. Sutomo Jabir mendorong Pemprov Kaltim dan Pemda untuk memprioritaskan alokasi anggaran untuk perbaikan bendungan dan pengaturan aliran air. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada dan mengurangi dampak banjir.
Koordinasi Antarinstansi: Tindakan tegas dan koordinasi yang efektif antara instansi terkait menjadi elemen kunci dalam menyelesaikan masalah banjir. Sutomo Jabir menegaskan perlunya kerjasama yang erat antara Pemprov Kaltim, Pemda, dan instansi terkait lainnya, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum, dan instansi terkait lainnya.
Pendidikan Masyarakat: Upaya pencegahan banjir juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sutomo Jabir menyarankan untuk mengadakan kampanye edukasi dan pelatihan kepada warga mengenai tata cara pengelolaan sampah, pemeliharaan sungai, dan praktik-praktik ramah lingkungan. Pendidikan masyarakat dianggap sebagai langkah preventif yang dapat mengurangi tekanan terhadap sistem drainase.
Harapan Terhadap Tindakan Konkret
Sutomo Jabir tidak hanya mengutarakan kekhawatiran terhadap masalah banjir di Bontang, namun juga mengharapkan tindakan konkret dari Pemprov Kaltim dan Pemda. Dalam hal ini, dia menyoroti urgensi koordinasi yang erat dan langkah-langkah strategis yang dapat memberikan solusi jangka panjang.
“Pemprov Kaltim dan Pemda perlu bersinergi dalam mengatasi masalah ini. Ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan usaha bersama untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak buruk banjir,” paparnya.
Sutomo Jabir berharap agar pemangku kepentingan, termasuk Pemprov Kaltim, Pemda, dan anggota DPRD, dapat bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang proaktif dan solutif. Koordinasi antar lembaga dianggap sebagai fondasi utama dalam mencapai hasil yang signifikan dalam penanggulangan banjir.
Pemprov Kaltim dan Pemda: Misi Bersama Menghadapi Tantangan
Dalam menanggapi seruan Sutomo Jabir, Pemprov Kaltim dan Pemda Bontang diharapkan untuk mengambil inisiatif dalam membentuk tim khusus yang terdiri dari para ahli, akademisi, dan praktisi terkait. Tim ini dapat bertanggung jawab atas evaluasi mendalam terhadap kondisi geografis, hidrologis, dan infrastruktur di sekitar Bontang.
Pemprov Kaltim, sebagai pihak yang memiliki wewenang lebih luas, diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung upaya penanggulangan banjir. Kerjasama dengan Pemda di tingkat lokal dianggap krusial untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kebutuhan masyarakat setempat.
Langkah-langkah konkret seperti pembangunan tanggul, perbaikan bendungan, dan pengoptimalan sistem drainase harus masuk dalam agenda prioritas pembangunan. Sumber daya manusia yang terlibat dalam penanggulangan banjir juga perlu mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas agar dapat merespons situasi darurat dengan lebih efektif.
Kesimpulan: Sinergi untuk Masa Depan yang Lebih Kering
Masalah banjir di Kota Bontang bukanlah tantangan yang dapat dianggap sepele. Sutomo Jabir, dengan tegas, menyuarakan perlunya tindakan tegas dan kerjasama yang erat antara Pemprov Kaltim dan Pemda Bontang untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan identifikasi penyebab utama dan langkah-langkah strategis yang diusulkan, diharapkan bahwa upaya bersama ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kering untuk masyarakat Bontang.
Pentingnya pendekatan holistik dalam penanganan banjir tidak hanya akan mengatasi dampak secara langsung tetapi juga merancang fondasi untuk keberlanjutan lingkungan hidup. Pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, diharapkan dapat bersatu untuk mendukung langkah-langkah preventif dan responsif.
Melalui sinergi antara Pemprov Kaltim, Pemda Bontang, dan masyarakat, Kota Bontang dapat melangkah menuju masa depan yang lebih kering, aman, dan berkelanjutan.(ADV/DPRD Kaltim)
