SAMARINDA.JURNALETAM – Permasalahan kemiskinan di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi fokus perhatian, dan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, berbicara tentang sejumlah solusi yang dianggapnya penting untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Benua Etam.
Hingga tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kaltim masih menjadi tantangan utama. Meskipun terdapat penurunan dari 6,31 persen pada 2022 menjadi 6,11 persen pada 2023, Salehuddin tetap menganggap bahwa permasalahan kemiskinan ini masih sangat krusial dan memerlukan tindakan konkret.
Menurut Salehuddin, peningkatan kualitas SDM di Kaltim dapat menjadi kunci untuk membantu masyarakat memiliki daya saing yang lebih baik, sehingga daerah ini tidak tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain.
“Upaya peningkatan SDM di Kaltim dapat dimulai dari tingkat sekolah hingga pembinaan tenaga kerja yang sudah ada di Kalimantan Timur. Dengan memberikan keterampilan yang dapat meningkatkan potensi ekonomi mereka,” paparnya.
Lebih lanjut, Salehuddin menjelaskan bahwa dukungan pemerintah sangat diperlukan dalam penyediaan fasilitas, program, dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor-sektor seperti pertambangan, minyak dan gas, perkebunan, dan sektor lainnya dapat menjadi peluang untuk menyerap tenaga kerja, sehingga peningkatan SDM perlu disesuaikan dengan kebutuhan di sektor-sektor tersebut.
“Mereka bisa menyerap tenaga kerja, maka diperlukan penyesuaian SDM dengan kebutuhan,” tambahnya.
Salehuddin juga menggarisbawahi perlunya kerjasama yang erat antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan program-program yang dapat meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk pemberian pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Selain itu, anggota DPRD Kaltim ini mengkritisi indikator kemiskinan yang digunakan saat ini, menyebutnya kurang tepat dan perlu disesuaikan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Salah satu contoh yang dia berikan adalah penggunaan indikator sanitasi seperti toilet dan rumah dengan lantai kayu sebagai kriteria untuk mengategorikan masyarakat miskin.
“Indikator seperti rumah dengan lantai kayu atau toilet yang dianggap standar untuk mengukur kemiskinan mungkin tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Ada kemungkinan bahwa masyarakat yang memiliki rumah di atas air bukan karena tidak mampu, tetapi karena kondisi lingkungan mereka,” ungkap Salehuddin.
Sebagai solusi, Salehuddin mengusulkan perlunya kesepakatan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Kaltim terkait pengkategorian masyarakat miskin. Menurutnya, perlu dilakukan penilaian yang lebih akurat, terutama untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu, dengan mempertimbangkan kondisi tempat tinggal mereka.
“Kesepakatan antara BPS dan Pemerintah Kaltim dapat memastikan bahwa indikator kemiskinan mencerminkan kondisi sebenarnya dan memberikan dasar yang lebih akurat untuk merancang kebijakan yang tepat,” tegas Salehuddin.
Selain itu, legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ini menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, dalam proses perencanaan dan implementasi program-program untuk mengatasi kemiskinan. Ini dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan potensi lokal, sehingga program-program yang diimplementasikan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.
“Pemberdayaan masyarakat lokal dan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan akan menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan,” paparnya.
Dalam menghadapi tantangan kemiskinan, Salehuddin juga menyoroti pentingnya adanya program perlindungan sosial yang memadai. Program ini dapat memberikan jaringan pengaman bagi masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan, seperti kelompok ekonomi lemah, penyandang disabilitas, dan kaum perempuan.
“Pemerintah perlu merancang dan meningkatkan program perlindungan sosial yang dapat memberikan dukungan finansial dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Ini akan membantu mengurangi risiko kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan,” ucapnya.
Dengan menggabungkan upaya peningkatan kualitas SDM, revisi indikator kemiskinan yang lebih akurat, kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta, serta program perlindungan sosial yang memadai, Salehuddin yakin bahwa Kaltim dapat melangkah maju dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.
“Ketika kita fokus pada pengembangan SDM dan memastikan bahwa indikator kemiskinan mencerminkan kondisi sebenarnya, kita dapat menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur,” pungkasnya(ADV/DPRD Kaltim)
