SAMARINDA.JURNALETAM – Bullying atau perundungan di lingkungan pendidikan menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Ananda Emira Moeis, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menyoroti urgensi penanganan kasus bullying melalui sinergi antara pemerintah, sekolah, dan orang tua dalam pembentukan karakter anak.
“Saya sangat anti-perundungan karena itu bisa melukai seseorang. Perundungan sudah seperti karakter. Saya harapkan ada perhatian dari pemerintah untuk bisa menangani itu, khususnya sekolah dan juga peran orang tua,” ungkap Ananda Emira Moeis.
Dengan prihatin terhadap dampak fisik dan psikis dari perundungan, Ananda terus mendorong pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua agar bekerja sama secara aktif dalam mencegah dan menangani perundungan. “Harus betul-betul digalakkan dan disosialisasikan. Semua harus bekerja sama. Pemerintah juga harus turun tangan terhadap itu,” tandasnya.
Salah satu aspek yang ditekankan oleh legislator asal dapil Samarinda ini adalah pentingnya peran tim satgas dalam menekan angka perundungan di sekolah. Tim ini diharapkan aktif dan gencar dalam mendampingi anak-anak di lingkungan pendidikan. “Bagus kalau ada hal (tim satgas) itu. Pihak dinas juga harus punya kewenangan yang lebih. Tim itu di bawah dinas pemberdayaan perempuan dan anak,” paparnya.
Lebih lanjut, Ananda juga mengingatkan tentang keberlakuan Perda Ketahanan Keluarga di Kalimantan Timur. Salah satu aspek yang mencakup pencegahan dan penanganan perundungan menjadi fokus penting dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung.
“Inti penangan kasus perundungan yaitu implementasi, jangan setengah-setengah,” tegas Ananda. Dia menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlu menjadi fokus utama untuk mengatasi perundungan di sekolah.
Selain itu, legislator yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim menyoroti perlunya pemahaman mendalam terhadap latar belakang pelaku dan korban perundungan. Menurutnya, lingkungan tempat tinggal seringkali mempengaruhi dinamika perundungan yang terjadi di sekolah.
“Pemerintah perlu merangkul dulu, sebagai pihak yang berwenang. Lakukan konseling secara efektif terhadap pelaku maupun korban perundungan,” pungkasnya.
Keberhasilan Melibatkan Pemerintah, Sekolah, dan Orang Tua
Mengatasi perundungan di sekolah bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah, sekolah, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari ancaman perundungan. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah.
1. Peran Pemerintah
Pemerintah memiliki peran sentral dalam menangani perundungan di sekolah. Ananda Emira Moeis menekankan pentingnya perhatian khusus dari pemerintah terhadap isu ini. Salah satu langkah yang diusulkan adalah peningkatan peran tim satgas di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Pemerintah juga perlu menegakkan kebijakan yang sudah ada, seperti Perda Ketahanan Keluarga, dengan mengimplementasikan secara konsisten. Implementasi kebijakan yang kuat akan memberikan dasar hukum yang jelas dan memberikan sinyal bahwa perundungan tidak akan ditoleransi.
Selain itu, diperlukan kampanye sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya perundungan dan pentingnya peran setiap stakeholder dalam mencegahnya. Pemerintah bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah untuk meningkatkan efektivitas kampanye ini.
2. Peran Sekolah
Sekolah adalah tempat di mana perundungan seringkali terjadi. Oleh karena itu, peran sekolah sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Tim satgas yang diusulkan oleh Ananda Emira Moeis dapat menjadi garda terdepan dalam menangani kasus perundungan di sekolah.
Sekolah perlu meningkatkan pemahaman dan sensitivitas guru dan staf terhadap isu perundungan. Pelatihan berkala dan workshop dapat menjadi sarana efektif untuk mengedukasi para pendidik tentang tanda-tanda perundungan, cara mengatasi, dan langkah-langkah pencegahannya.
Selain itu, perlu adanya mekanisme pelaporan yang jelas di setiap sekolah. Anak-anak perlu merasa aman dan percaya bahwa laporan mereka akan ditangani dengan serius. Pihak sekolah harus membentuk tim internal yang siap tanggap terhadap setiap laporan perundungan dan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Peran Orang Tua
Orang tua memiliki peran yang tak kalah penting dalam mencegah dan menangani perundungan. Ananda Emira Moeis menyoroti perlunya keterlibatan orang tua dalam pembentukan karakter anak. Mendukung anak-anak dalam mengembangkan keterampilan sosial, memahami emosi, dan meningkatkan rasa percaya diri dapat membantu mencegah mereka menjadi korban perundungan.
Komunikasi terbuka antara orang tua, guru, dan anak juga menjadi kunci. Orang tua perlu mengetahui bagaimana kondisi anak di sekolah, apakah mereka mengalami tekanan atau masalah sosial. Dengan demikian, orang tua dapat memberikan dukungan yang tepat dan segera bertindak jika ada indikasi perundungan.
Perluasan Dampak Perda Ketahanan Keluarga
Perda Ketahanan Keluarga di Kalimantan Timur menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan. Implementasi yang konsisten dan komprehensif perlu menjadi fokus untuk memastikan keberhasilan program ini. Salah satu aspek penting dari perda ini adalah memahami dan merangkul latar belakang pelaku dan korban perundungan.
1. Implementasi yang Konsisten
Keberhasilan Perda Ketahanan Keluarga terletak pada implementasi yang konsisten dari pemerintah daerah. Tim satgas yang dibentuk harus memiliki kewenangan yang cukup dan dapat beroperasi dengan efektif. Diperlukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa program-program yang telah dijalankan berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan.
2. Pemahaman Terhadap Latar Belakang Pelaku dan Korban
Perda ini juga menggarisbawahi perlunya pemahaman mendalam terhadap latar belakang pelaku dan korban perundungan. Lingkungan tempat tinggal seringkali memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak-anak di sekolah. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan berbasis pada kajian kasus diperlukan dalam menangani kasus perundungan.
Konseling yang efektif perlu diintegrasikan dalam program pencegahan dan penanganan. Melalui konseling, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perilaku perundungan dan mencari solusi yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah daerah perlu menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program konseling ini.
Mendorong Kesadaran Masyarakat
Agar upaya pencegahan dan penanganan perundungan berhasil, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan. Kampanye sosialisasi yang menyeluruh perlu dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya perundungan dan pentingnya peran setiap individu dalam mencegahnya.
1. Kampanye Sosialisasi di Sekolah dan Masyarakat
Sekolah menjadi wadah yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang perundungan. Kampanye sosialisasi di sekolah dapat melibatkan siswa, guru, dan orang tua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung. Workshop, seminar, dan kegiatan edukatif lainnya dapat diadakan secara rutin untuk memperkuat kesadaran dan pengetahuan tentang perundungan.
Di luar lingkungan sekolah, kampanye sosialisasi juga perlu dilakukan di masyarakat umum. Media massa, baik cetak maupun daring, dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan anti-perundungan. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat, selebriti, dan influencer dapat meningkatkan jangkauan kampanye dan memberikan dampak yang lebih besar.
2. Pendidikan Sosial di Sekolah
Selain kampanye sosialisasi, pendidikan sosial juga perlu diintegrasikan dalam kurikulum sekolah. Pembelajaran tentang toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan dapat membentuk karakter siswa sejak dini. Dengan demikian, mereka akan lebih cenderung mengembangkan sikap saling menghormati dan tidak membiarkan perundungan terjadi di lingkungan mereka.
Kesimpulan
Perundungan di sekolah bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dan tindakan konkret dari semua pihak terkait. Dengan melibatkan pemerintah, sekolah, dan orang tua secara aktif, serta menggali potensi Perda Ketahanan Keluarga, dapat diciptakan lingkungan pendidikan yang aman, positif, dan mendukung pertumbuhan karakter anak-anak.
Langkah-langkah pencegahan dan penanganan perundungan harus bersifat komprehensif, mencakup aspek kebijakan, pelibatan masyarakat, dan pembentukan karakter. Melalui sinergi yang kuat antara berbagai pihak, dapat diharapkan bahwa angka perundungan di sekolah akan terus menurun, dan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang menghormati hak-hak mereka dan memupuk nilai-nilai positif. Dengan demikian, kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi penerus.(ADV/DPRD Kaltim)
