SAMARINDA.JURNALETAM – Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim, menggarisbawahi urgensi perhatian pemerintah provinsi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan sebagai pilar utama dalam memastikan pasokan pangan yang memadai untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Benua Etam, sebutan untuk Kaltim.
“Pentingnya peran petani dan nelayan sebagai elemen kunci dalam penyediaan pangan tidak boleh diabaikan. Kita harus memastikan bahwa mereka merasakan kesejahteraan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat,” ungkap Seno Aji.
Dalam konteks ini, Seno Aji menegaskan perlunya dukungan maksimal untuk sektor pertanian dan perikanan sebagai sumber utama pasokan pangan yang mendukung visi pembangunan IKN di masa depan.
Namun, situasinya di Kaltim menunjukkan bahwa petani dan nelayan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan akibat kurangnya perhatian yang diberikan kepada mereka. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah ketidakoptimalan dalam komunikasi antara petani, nelayan, dan pemerintah.
Ketidakselarasan dalam komunikasi ini berdampak langsung pada akses petani dan nelayan terhadap program subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), yang seharusnya menjadi sarana kemudahan bagi mereka.
Seno Aji menjelaskan, “Ketidakoptimalan dalam komunikasi antara petani dan pemerintah mengakibatkan kurangnya pengetahuan petani mengenai cara mendapatkan BBM bersubsidi.”
Situasi ini, menurut Seno Aji, patut disayangkan, mengingat adanya program-program pemerintah, seperti akses BBM bersubsidi melalui kartu yang telah disediakan. Program tersebut seharusnya dikenal dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, terutama oleh para petani dan nelayan.
“Program pemerintah ini seharusnya menjadi pengetahuan umum, sehingga kebutuhan petani terkait BBM bersubsidi tidak lagi menjadi hambatan yang signifikan,” tegasnya.
Meskipun demikian, Seno Aji mengajak semua pihak di DPRD Kaltim dan para pemangku kepentingan terkait untuk memberikan perhatian serius terhadap nasib petani dan nelayan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Kendala Komunikasi: Hambatan Utama Bagi Petani dan Nelayan
Ketidakoptimalan komunikasi antara petani, nelayan, dan pemerintah menjadi isu yang perlu segera diatasi. Dalam memastikan ketersediaan pangan yang memadai, sinergi di antara ketiga pihak ini merupakan fondasi yang krusial. Kurangnya pemahaman petani mengenai program-program bantuan, seperti subsidi BBM, menciptakan kesenjangan yang dapat menghambat produktivitas mereka.
Dalam konteks ini, perlu adanya upaya konkret untuk memperkuat komunikasi dan pemahaman antara pemerintah dan para pemangku kepentingan di sektor pertanian dan perikanan. Forum dialog yang rutin dan terbuka dapat menjadi wadah efektif untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh petani dan nelayan, serta mencari solusi bersama.
Meningkatkan Literasi Program Pemerintah di Kalangan Petani dan Nelayan
Salah satu langkah kunci dalam mengatasi kendala ini adalah meningkatkan literasi program pemerintah di kalangan petani dan nelayan. Program subsidi BBM, sebagai contoh, seharusnya tidak hanya menjadi kebijakan yang terdengar, tetapi juga menjadi pengetahuan yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh komunitas pertanian dan perikanan.
Diperlukan kampanye penyuluhan yang lebih intensif dan terarah untuk memastikan bahwa informasi terkait program-program pemerintah mencapai semua lapisan masyarakat, khususnya petani dan nelayan. Media massa, pertemuan kelompok, dan pelatihan lapangan dapat menjadi metode efektif untuk menyampaikan informasi tersebut kepada para pemangku kepentingan di tingkat lokal.
Peningkatan Akses Terhadap Program Subsidi
Seno Aji menekankan bahwa peningkatan akses petani dan nelayan terhadap program subsidi BBM adalah langkah krusial dalam mendukung kesejahteraan mereka. Mekanisme yang sederhana dan jelas perlu diterapkan untuk memastikan bahwa setiap individu yang memenuhi syarat dapat dengan mudah mengakses bantuan yang telah disediakan.
Selain itu, pemerintah perlu aktif terlibat dalam menciptakan sistem yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi subsidi BBM. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan petani dan nelayan terhadap program tersebut, tetapi juga menciptakan dasar yang lebih kuat untuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor pertanian.
Model Pembangunan Berkelanjutan untuk Petani dan Nelayan
Pentingnya mendukung petani dan nelayan tidak hanya sebatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan. Model pembangunan berkelanjutan perlu diterapkan, yang tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial komunitas pertanian dan perikanan.
Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, perlu adanya program pelatihan dan bimbingan untuk membantu petani dan nelayan mengadopsi praktik-praktik pertanian dan perikanan yang berkelanjutan. Dukungan finansial untuk investasi dalam teknologi hijau dan ramah lingkungan juga dapat menjadi bagian integral dari strategi ini.
Peran DPRD Kaltim dan Stakeholder Terkait
Seno Aji tidak hanya mengajak pemerintah provinsi untuk bertindak, tetapi juga menekankan peran DPRD Kaltim dan semua pemangku kepentingan terkait. Melibatkan DPRD dalam memastikan kelancaran implementasi kebijakan dan program-program yang mendukung petani dan nelayan dapat menjadi langkah signifikan dalam membangun ekosistem yang mendukung.
DPRD Kaltim juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi aspirasi petani dan nelayan. Mendengarkan secara aktif terhadap tantangan yang dihadapi oleh mereka, serta merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan, akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan sektor pertanian dan perikanan.
Kesimpulan
Dalam menghadapi kompleksitas tantangan kesejahteraan petani dan nelayan di Kaltim, kerjasama antara pemerintah, DPRD Kaltim, dan para pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci. Memperbaiki komunikasi, meningkatkan literasi program pemerintah, dan memastikan akses yang lebih baik terhadap subsidi BBM adalah langkah-langkah konkret yang dapat diambil.
Selain itu, pembangunan berkelanjutan untuk sektor pertanian dan perikanan tidak hanya berdampak positif pada kesejahteraan ekonomi petani dan nelayan, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan stabilitas sosial. Mendorong partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui peran DPRD Kaltim, akan membentuk dasar yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa petani dan nelayan di Kaltim dapat merasakan dampak positifnya, tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan pangan IKN, tetapi juga dalam membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang berkelanjutan.(ADV/DPRD Kaltim)
