SAMARINDA.JURNALETAM – Di tengah era digitalisasi yang semakin merajalela, Encik Wardani, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mendorong penggunaan e-katalog sebagai alat utama dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). E-katalog, sebuah sistem berbasis elektronik yang memfasilitasi pengadaan, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pembelian, sekaligus memberikan peluang yang lebih adil bagi para pelaku UMKM.
Encik Wardani menekankan pentingnya langkah ini sebagai upaya untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam proses pembelian oleh entitas pemerintah dan UMKM. Meskipun pemerintah telah memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM untuk berintegrasi dengan e-katalog, masih terdapat ruang untuk perbaikan guna memaksimalkan pemanfaatan sistem ini.
“Sekalipun pemerintah telah berupaya memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM agar dapat berintegrasi dengan e-katalog, namun, perlu dilihat masih ada ruang untuk perbaikan dalam memaksimalkan pemanfaatan sistem ini,” jelas Encik Wardani.
Menurutnya, sebagian besar pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan e-katalog dengan baik secara teknis. Hal ini menjadi tantangan yang harus diatasi agar e-katalog dapat menjadi tren yang lebih meluas di kalangan pelaku UMKM.
“Ini adalah tantangan bagi kita semua. Bagaimana kita bisa membuat e-katalog menjadi lebih populer dan mudah digunakan. Dari mencari jasa cleaning service hingga barang-barang yang dibutuhkan, semuanya dapat diakses dengan sekali klik. Ini perlu ditingkatkan secara masif,” papar Encik Wardani.
Pemanfaatan e-katalog, menurutnya, memiliki potensi besar untuk memungkinkan entitas pemerintah dan pelaku UMKM membeli barang dan jasa dengan lebih efisien, transparan, dan terstruktur. Namun, tantangan teknis dan keterbatasan pengalaman dalam menggunakan teknologi masih menjadi hambatan utama bagi sebagian pelaku UMKM.
“Masalahnya, sebagian besar pelaku UMKM dan swasta belum memiliki keterampilan teknis yang diperlukan. Mereka membutuhkan bimbingan, setidaknya dalam beberapa persen awal. Ini adalah proses pembelajaran yang perlu dilalui,” ungkapnya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Encik Wardani menekankan perlunya pendampingan dalam penggunaan e-katalog. Dalam hal ini, pelaku UMKM dan swasta dapat memanfaatkan bantuan dan dukungan untuk mengatasi kendala teknis serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap sistem e-katalog.
“Program ini harus terus disuarakan dan didorong agar semakin banyak pelaku UMKM yang dapat memanfaatkan e-katalog dengan baik,” tegas Encik Wardani.
Selain itu, Encik Wardani menyoroti bahwa keberhasilan pemanfaatan e-katalog tidak hanya tergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi aktif pelaku UMKM dalam mengadaptasi perubahan. Oleh karena itu, kampanye penyadaran dan pendidikan mengenai manfaat e-katalog perlu diperkuat.
“Kita perlu mengedukasi pelaku UMKM tentang manfaat nyata yang dapat mereka peroleh dengan menggunakan e-katalog. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang mengubah paradigma dan meningkatkan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Encik Wardani mendorong adanya program pendampingan yang melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan perusahaan teknologi. Program ini diharapkan dapat memberikan bimbingan teknis, pelatihan, dan dukungan finansial kepada pelaku UMKM yang ingin mengadopsi e-katalog.
“Saat ini, kita perlu menciptakan ekosistem yang mendukung penggunaan e-katalog. Pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan perusahaan teknologi perlu bersinergi untuk memberikan dukungan maksimal kepada pelaku UMKM. Program pendampingan adalah kunci dalam merumuskan solusi berkelanjutan,” paparnya.
Dalam konteks ini, Encik Wardani menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung pemanfaatan e-katalog oleh UMKM. Regulasi yang jelas dan mendukung dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan e-katalog di kalangan pelaku UMKM.
“Peran pemerintah daerah sangat krusial dalam menciptakan kebijakan yang mendukung e-katalog. Regulasi yang jelas dan mendukung dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mempercepat adaptasi e-katalog oleh pelaku UMKM,” tuturnya.
Selain itu, Encik Wardani menyoroti potensi kerjasama antara pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing dan aksesibilitas mereka melalui e-katalog. Kolaborasi antar UMKM dapat menciptakan ekosistem bisnis yang saling menguntungkan dan memperkuat posisi mereka dalam pasar yang semakin kompetitif.
“Dorongan untuk berkolaborasi perlu ditingkatkan. Melalui kerjasama, pelaku UMKM dapat saling mendukung dan mengatasi hambatan bersama. E-katalog dapat menjadi alat yang memudahkan kolaborasi ini,” saran Encik Wardani.
Dengan demikian, upaya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas UMKM melalui pemanfaatan e-katalog bukan hanya sekadar langkah teknis, tetapi juga melibatkan aspek pendidikan, regulasi, dan kolaborasi. Dengan dukungan yang komprehensif dari berbagai pihak terkait, diharapkan e-katalog dapat menjadi alat yang memberdayakan UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kalimantan Timur.(ADV/DPRD Kaltim)
