SAMARINDA.JURNALETAM – Pendidikan inklusi di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan utama Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, Puji Setyowati. Meskipun telah ada sekolah inklusi, Puji menilai bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan, terutama dalam hal fasilitas dan jumlah pendidik. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi permasalahan yang dihadapi pendidikan inklusi di Kaltim dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitasnya.
Tantangan Sekolah Inklusi di Kaltim
Menurut Puji Setyowati, langkah awal yang perlu diambil adalah peningkatan layanan pada sekolah inklusi yang sudah ada. Meskipun belum ada sekolah inklusi khusus, ia menekankan bahwa perluasan dan peningkatan kualitas sekolah inklusi yang sudah ada harus menjadi prioritas. Puji juga menyoroti perbedaan kebutuhan antara sekolah inklusi dan reguler, menggarisbawahi bahwa keduanya tidak dapat disamakan.
Pentingnya mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus (ABK) melalui pendidikan inklusi membuat Puji menekankan urgensi perbaikan fasilitas dan peningkatan jumlah pendidik. Hal ini menjadi lebih penting mengingat kebutuhan yang berbeda dari anak-anak dengan kebutuhan khusus, yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan perkembangan dan pembelajaran yang optimal.
Ide Pembangunan Sekolah Inklusi Khusus
Puji Setyowati juga mengajukan ide pembangunan sekolah inklusi khusus. Namun, ia menyadari bahwa langkah ini memerlukan kajian yang mendalam dan waktu yang cukup lama. Meskipun anggaran mungkin tersedia, proses pembangunan sekolah memerlukan waktu minimal satu hingga dua tahun. Dalam periode ini, anak-anak perlu tetap melanjutkan pendidikan mereka.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan disabilitas, Puji Setyowati mencatat bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Universitas Mulawarman untuk pengadaan jurusan khusus dalam pendidikan disabilitas. Namun, hal ini masih dalam tahap pengkajian yang melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk jumlah peminat yang memadai. Usulan untuk memasukkan bidang studi ini sebagai program tersendiri di Unmul sedang dipertimbangkan, sambil mencari tenaga pengajar dari luar, termasuk terapis.
Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi
Puji Setyowati menegaskan bahwa pendidikan disabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. Ia mengimbau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk lebih memperhatikan sektor ini. Dalam konteks ini, legislator dari dapil Kota Samarinda berencana untuk melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah inklusif di Kaltim guna memahami kebutuhan mereka secara lebih mendalam.
Upaya Masa Depan dan Harapan
Dalam waktu dekat, Puji Setyowati berencana melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah inklusif di Kaltim. Tujuannya adalah untuk memahami secara langsung apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah tersebut. Data dan informasi yang diperoleh dari kunjungan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan dan langkah-langkah selanjutnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusi di Kaltim.
Sebagai seorang legislator yang peduli dengan pendidikan inklusi, Puji Setyowati juga berkomitmen untuk membawa isu ini ke ranah rapat dengar pendapat (RDP). Dengan demikian, harapannya adalah agar langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pendidikan inklusi di Kaltim.
Kesimpulan
Pendidikan inklusi di Kalimantan Timur masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam hal fasilitas dan jumlah pendidik. Melalui perhatian dan langkah-langkah konkret, diharapkan bahwa pendidikan inklusi di Kaltim dapat mencapai tingkat optimal yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan sinergi antara pemerintah provinsi, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan masa depan pendidikan inklusi di Kaltim dapat menjadi lebih baik dan lebih inklusif bagi semua anak.(ADV/DPRD Kaltim)
