SAMARINDA.JURNALETAM – Upaya pendistribusian tenaga pengajar di wilayah 3T (Tertinggal, Terbelakang, Terluar) dinilai masih belum merata sepenuhnya. Dugaan kuat menyebutkan bahwa masalah utamanya adalah penumpukan guru di wilayah pusat perkotaan hingga saat ini.

Kabid (Kepala Bidang) Ketenagaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, Armin, mengonfirmasi bahwa persoalan tersebut benar adanya. Dengan banyaknya pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penumpukan tenaga pengajar masih terjadi, dan diharapkan dapat berkurang signifikan ke depannya.

“Misalnya, terjadi penumpukan untuk permintaan dalam suatu bidang studi. Jadi ada peminatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kuota tersebut,” ungkap Armin selaku Kepala Bidang Ketenagaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim.

Selain masalah penempatan tenaga pengajar dari PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), masih banyak PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang harus dipindahkan karena faktor keluarga dan pertimbangan lainnya. Kendala ini juga terkait dengan hambatan dan faktor-faktor lainnya yang diakui oleh Disdikbud Provinsi Kalimantan Timur.

“Pada tahun ini, yang telah lulus dari PPPK akan ditempatkan oleh Disdikbud Kaltim di sekolah yang membutuhkan,” kata Armin.

Armin menyatakan bahwa pihaknya saat ini memberikan solusi untuk setiap sekolah di wilayah 3T yang masih kekurangan tenaga pengajar atau masih menerapkan praktik satu guru mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus.

“Solusi terkait kekurangan guru adalah dengan merangkap guru-guru yang satu linier untuk mengajar mata pelajaran,” tutup Armin selaku Kepala Bidang Ketenagaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim.(ADV/ Disdik Kaltim)