SAMARINDA.JURNALETAM – Sukses menggelar Rapat Paripurna ke-41, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) sebagai Peraturan Daerah (Perda). Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah tersebut.
Ranperda tersebut akhirnya disahkan setelah Ketua Panitia Khusus (Pansus) memberikan laporan akhir hasil kerja pansus pada Rapur ke-41 masa sidang III tahun 2023. Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memimpin rapat tersebut dan menyatakan bahwa penetapan Ranperda Trantibumlinmas sebagai Perda telah sesuai dengan tahapan yang berlaku.
“Maka dapat kita simpulkan bersama bahwa laporan akhir hasil kerja panitia khusus yang disampaikan pada rapat paripurna hari ini telah sesuai dengan tahapan dalam tata tertib DPRD Provinsi Kaltim. Untuk itu, Ranperda ini kita sahkan menjadi Perda,” ungkap Hasanuddin Mas’ud saat mengesahkan Ranperda menjadi Perda.
Langkah Menuju Ketentraman dan Ketertiban Umum
Langkah ini menjadi bagian integral dari upaya pemerintah Provinsi Kaltim untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya. Ranperda Trantibumlinmas akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang bertujuan memelihara ketertiban masyarakat, keamanan, dan perlindungan terhadap warga.
Dalam rapat tersebut, Norhayati Usman, Sekretaris Dewan Provinsi Kaltim, membacakan Keputusan DPRD Provinsi Kaltim Nomor 71 Tahun 2023 yang menetapkan Ranperda Trantibumlinmas sebagai Perda. Langkah ini tidak hanya sekadar penetapan formal, namun juga merupakan komitmen untuk mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.
Fokus Pemantapan Perda Trantibumlinmas
Setelah penetapan Ranperda Trantibumlinmas sebagai Perda, proses selanjutnya akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Tahapan ini melibatkan penyempurnaan Perda Trantibumlinmas untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak hanya eksis dalam teks hukum, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Selanjutnya proses penetapan ini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Provinsi Kaltim untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), guna difasilitasi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan,” jelas Norhayati Usman. Ini menunjukkan bahwa DPRD Kaltim tidak hanya bertanggung jawab dalam pembuatan peraturan, tetapi juga dalam memastikan implementasinya di lapangan.
Urgensi Trantibumlinmas untuk Keamanan dan Perlindungan Masyarakat
Penetapan Ranperda Trantibumlinmas sebagai Perda tidak hanya menjadi langkah formal semata, tetapi juga menggarisbawahi urgensi keamanan dan perlindungan masyarakat. Trantibumlinmas mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan terhadap ketertiban umum, penanganan masalah keamanan, hingga perlindungan terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus.
Dalam konteks ini, Pansus dan DPRD Kaltim bekerja keras untuk merumuskan peraturan yang komprehensif dan dapat mengakomodasi dinamika masyarakat serta tantangan keamanan yang berkembang. Keberhasilan penetapan ini sekaligus mencerminkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjawab tuntutan zaman yang semakin kompleks.
Rencana Penyempurnaan dan Implementasi
Setelah penetapan Perda Trantibumlinmas, peran Pemerintah Provinsi Kaltim menjadi semakin krusial. Proses penyempurnaan dan implementasi peraturan ini akan menentukan sejauh mana perda tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan aktif pemerintah daerah, aparat keamanan, dan berbagai pihak terkait akan menjadi kunci keberhasilan implementasi Trantibumlinmas di lapangan.
Pemerintah Provinsi Kaltim diharapkan dapat melibatkan berbagai pihak dalam penyempurnaan Ranperda Trantibumlinmas, termasuk melibatkan elemen masyarakat dan pakar hukum. Kerjasama yang solid ini akan memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan norma hukum, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial dan dinamika keamanan masyarakat.
Dukungan Masyarakat Terhadap Perda Trantibumlinmas
Kunci keberhasilan implementasi Perda Trantibumlinmas juga bergantung pada dukungan masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang pentingnya Perda Trantibumlinmas. Peningkatan kesadaran masyarakat akan memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
Masyarakat perlu diajak berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah. Partisipasi dalam program-program keamanan dan ketertiban umum, melaporkan potensi gangguan ketertiban, serta mendukung langkah-langkah perlindungan terhadap warga yang membutuhkan akan menjadi langkah konkret yang dapat ditempuh oleh masyarakat.
Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Trantibumlinmas
Implementasi Trantibumlinmas tidak akan terlepas dari berbagai tantangan dan peluang. Tantangan seperti resistensi dari kelompok-kelompok yang merasa terganggu oleh peraturan, perluasan wilayah cakupan, dan pembiayaan yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan menjadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan secara serius.
Di sisi lain, peluang untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan meningkatkan citra daerah juga merupakan hasil positif yang dapat diharapkan dari implementasi Trantibumlinmas. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, masyarakat, dan semua pihak terkait, peluang untuk mencapai tujuan ini akan semakin terbuka lebar.
Kesimpulan: Menuju Masyarakat yang Aman dan Tertib
Penetapan Ranperda Trantibumlinmas sebagai Perda oleh DPRD Provinsi Kaltim merupakan langkah signifikan dalam membangun masyarakat yang aman, tertib, dan dilindungi. Keberhasilan ini menandai komitmen pemerintah daerah untuk menanggapi tantangan keamanan dan ketertiban umum dengan langkah-langkah konkret yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Proses penyempurnaan dan implementasi menjadi ujian nyata bagi keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi ketentraman dan perlindungan masyarakat. Dengan melibatkan semua pihak terkait dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, implementasi Trantibumlinmas di Kalimantan Timur memiliki potensi untuk menjadi contoh sukses dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh.(ADV/DPRD Kaltim)
