SAMARINDA.JURNALETAM – Peningkatan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membawa dampak positif bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur (Kaltim). Perkembangan ini memungkinkan sejumlah pelayanan baru yang akan tersedia untuk masyarakat di wilayah tersebut.
Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Bambang Surya Putra, mengungkapkan komitmen untuk menyediakan peralatan dan teknologi informasi komunikasi yang memungkinkan Pusdalops beroperasi 24 jam sehari. Selain itu, Pusdalops juga akan mampu menangani pengaduan masyarakat dan berkomunikasi dengan baik dalam situasi normal maupun saat terjadi bencana.
Selain peralatan teknologi, BNPB juga memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan kepada BPBD provinsi dan kabupaten/kota. Mereka juga membantu dalam pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta memperkuat fungsi kerelawanan masyarakat sehingga dapat membantu Pusdalops dalam memberikan informasi dan respons saat terjadi bencana.
Bambang Surya Putra juga mengumumkan rencana pembukaan nomor telepon darurat 117 untuk publik. Proses pembukaan Base Transceiver Station (BTS) sedang berlangsung untuk memungkinkan masyarakat menghubungi nomor tersebut dan menerima respons dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Selain itu, dukungan dari BNPB juga mencakup perlindungan terhadap potensi ekonomi di wilayah tersebut, termasuk investasi dari perusahaan, sektor pariwisata, dan lainnya. Oleh karena itu, Pusdalops harus dapat menerima pengaduan dalam berbagai bahasa. Untuk awal ini, BNPB akan mempersiapkan Pusdalops untuk melayani dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Bambang Surya Putra menegaskan bahwa upaya BNPB untuk meningkatkan sinergi dengan pusdalops provinsi dan kabupaten/kota adalah dengan menjadikan pusdalops sebagai fasilitas yang dapat memberikan dukungan saat terjadi bencana di tingkat kabupaten/kota. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi harus mendukung dan berkolaborasi dengan pusdalops sesuai dengan kebutuhan dan informasi yang diterima.
Contohnya, jika terdapat kebutuhan akan logistik, peralatan seperti perahu karet, atau peralatan pemadam kebakaran hutan, pemprov harus dapat merespons dengan cepat setelah mendapatkan informasi dari kabupaten/kota melalui Pusdalops. Hal yang sama berlaku untuk penggerakan lalu lintas udara, seperti penggunaan helikopter. Dengan begitu, koordinasi yang efektif antara Pusdalops provinsi, kabupaten/kota, dan nasional akan menjadi kunci utama dalam menangani situasi bencana.
Inisiatif peningkatan Pusdalops ini diharapkan akan memperkuat respons terhadap bencana dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai situasi darurat di Kalimantan Timur. (ADV/BPBD Kaltim)
