SAMARINDA.JURNALETAM – Kemiskinan di Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan tantangan serius yang membutuhkan perhatian bersama dari pemerintah dan masyarakat. Salehuddin, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, menyoroti bahwa kunci utama untuk mengatasi masalah ini adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam pandangannya, daya saing masyarakat Kaltim masih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, dan perbaikan pada SDM menjadi langkah krusial.
SDM sebagai Fokus Utama
Menurut Salehuddin, pembangunan SDM harus menjadi prioritas, karena berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Dia mengidentifikasi beberapa dampak negatif kemiskinan, termasuk kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminalitas, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, mengentaskan kemiskinan di Kaltim memerlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat.
Peran Pemerintah dalam Peningkatan SDM
Salehuddin menekankan bahwa pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltim memiliki peran sentral dalam pembinaan SDM. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia diakui sebagai kunci untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Pemprov perlu memberikan fasilitas dan ruang yang maksimal untuk pembinaan SDM, termasuk melibatkan kerja sama dengan sektor swasta dan dunia usaha di Kaltim.
Tantangan Ibu Kota Negara Baru
Salehuddin juga menyoroti tantangan baru yang dihadapi Kaltim dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Dia berpendapat bahwa hal ini memerlukan perhatian khusus terkait pengembangan SDM. Meskipun Ibu Kota Negara baru dapat membawa investasi dan pertumbuhan ekonomi, perlu diingat bahwa perubahan ini juga akan mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.
Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat
Salehuddin menegaskan bahwa pengembangan SDM dapat dicapai melalui berbagai cara, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas menjadi pondasi untuk menciptakan generasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kesehatan yang baik juga mendukung produktivitas masyarakat, sementara pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan ekosistem yang inklusif.
Penentuan Indikator Kemiskinan yang Adil
Salehuddin mencatat bahwa penentuan indikator kemiskinan perlu menjadi perhatian serius. Dia menekankan pentingnya kesepakatan indikator kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Indikator yang digunakan saat ini dianggap tidak adil bagi masyarakat Kaltim yang memiliki keunikan tersendiri. Salehuddin berpendapat bahwa indikator yang relevan dengan kondisi lokal harus dipertimbangkan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai tingkat kemiskinan.
Peran Perusahaan dalam Pengentasan Kemiskinan
Politisi Golkar ini juga menyoroti peran penting perusahaan dalam mengentaskan kemiskinan. Dia mencontohkan program bedah rumah yang melibatkan perusahaan sebagai contoh positif. Menurutnya, perusahaan di Kaltim harus meningkatkan kontribusinya dalam mengatasi kemiskinan. Salah satu cara yang diusulkan adalah melibatkan perusahaan dalam program pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat yang kurang mampu.
Sinergi antara Pemerintah, Masyarakat, dan Perusahaan
Salehuddin menyimpulkan bahwa solusi terhadap kemiskinan di Kaltim memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan SDM dan memastikan indikator kemiskinan yang adil. Masyarakat perlu aktif dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan. Sementara perusahaan diharapkan turut serta dalam program kontribusi sosial yang dapat mengentaskan kemiskinan.
Kesimpulan
Mengentaskan kemiskinan di Kalimantan Timur bukanlah tugas yang mudah, namun dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, langkah-langkah strategis dapat diambil. Peningkatan SDM, penentuan indikator kemiskinan yang adil, serta keterlibatan aktif perusahaan menjadi kunci utama dalam merancang solusi yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah konkret dan dukungan bersama, Kaltim dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengatasi tantangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.(ADV/DPRD Kaltim)
