SAMARINDA.JURNALETAM – Kalimantan Timur (Kaltim) – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya secara intensif untuk menanggulangi potensi inflasi pada bahan pokok pangan. Ketua Komisi II, Nidya Listiyono, menegaskan bahwa langkah antisipatif diperlukan guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok seperti beras dan minyak di wilayah tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, Tiyo – sapaan akrab Nidya Listiyono – menyampaikan keyakinannya bahwa upaya pemerintah harus terus berlanjut dan tidak boleh mengendur. Dia menekankan pentingnya peran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam memantau dan menjaga kelancaran distribusi bahan pokok, serta mencegah potensi kendala yang dapat memicu kenaikan harga.
“Saya tidak ingin ada keterbatasan stok pangan lagi seperti kemarin. Makanya sekarang akan terus dipantau,” katanya dengan tegas.
Sebagai bagian dari strategi pemerintah, Tiyo menyebutkan bahwa mereka telah mengimplementasikan berbagai langkah untuk mencegah penimbunan bahan pokok oleh sejumlah pelaku usaha. Upaya ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok pangan dan mencegah terjadinya fluktuasi harga yang merugikan masyarakat.
“Saat ini, kita fokus pada pemantauan dan penanganan potensi penimbunan. Hal ini merupakan langkah preventif agar kita tidak menghadapi kendala serius di masa mendatang,” ungkap Tiyo.
Dalam rangka memastikan kelancaran pasokan, Tiyo memastikan bahwa persediaan bahan pokok di Kaltim akan mencukupi hingga Februari 2024. Hal ini setelah berkoordinasi dengan pihak terkait dan memastikan bahwa kondisi saat ini memadai.
“Saya sudah pastikan terkait bahan pangan kepada pihak yang terlibat, bahwa saat ini kondisi dan persediaan bahan pokok sangat cukup hingga awal tahun depan,” ujar Tiyo, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah serius dalam menjaga ketahanan pangan.
Dalam upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha atau pedagang yang berpotensi menimbun persediaan bahan pangan, Tiyo mengumumkan rencananya untuk melakukan kunjungan kerja ke lapangan. Tujuannya adalah mencegah praktik penimbunan yang mungkin terjadi menjelang akhir tahun, periode di mana permintaan bahan pokok cenderung meningkat.
“Kunjungan kerja ke lapangan direncanakan guna mencegah praktek penimbunan yang mungkin terjadi menjelang akhir tahun,” tegasnya, menunjukkan keputusan yang kuat untuk mengatasi potensi masalah sebelum mereka berkembang menjadi ancaman serius.
Selain itu, Tiyo menyatakan komitmennya untuk mengelola anggaran operasi pasar dan inspeksi mendadak dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks ini, dia juga mengajak pelaku usaha dan bisnis di sektor pangan untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan. Saya juga mengimbau Pemprov Kaltim melalui Disperindagkop untuk memainkan peranannya dalam mencegah inflasi pada akhir tahun 2023,” pungkasnya, menyoroti pentingnya kerjasama lintas sektoral dalam menjaga ketahanan pangan.
Dalam mendukung upaya pemerintah dan Komisi II DPRD Kaltim, peran serta masyarakat juga dianggap krusial. Dalam konteks ini, perlu adanya kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pokok. Pendidikan kepada masyarakat mengenai praktik konsumen yang bijaksana, serta transparansi dalam distribusi dan harga bahan pokok, menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Selain itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat akan menjadi fondasi kuat dalam menjaga ketahanan pangan. Keterlibatan aktif dari sektor swasta dalam mendukung kebijakan pemerintah dan kepatuhan terhadap regulasi pasar akan membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Pemerintah daerah, melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop), juga diharapkan dapat memainkan peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas harga. Langkah-langkah proaktif, seperti pengawasan ketat terhadap pelaku usaha, peningkatan kapasitas distribusi, dan penanganan cepat terhadap potensi kelangkaan, akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut.
Komitmen Komisi II DPRD Kaltim untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mencegah inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan semua pihak terkait. Dalam wawancara terkait isu ini, beberapa anggota masyarakat menyambut positif upaya pemerintah dan berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah preventif yang diambil.
Sebagai bagian dari langkah-langkah preventif yang diusulkan, penting untuk mengadakan sosialisasi secara teratur mengenai mekanisme dan tujuan dari upaya pencegahan inflasi. Forum dialog antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat juga dapat menjadi wadah efektif untuk saling berbagi informasi dan menyamakan persepsi terkait upaya pencegahan inflasi.
Kesadaran akan pentingnya menjaga ketahanan pangan perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal dan informal. Program edukasi yang melibatkan sekolah-sekolah, lembaga masyarakat, dan media massa dapat membantu menyebarkan informasi mengenai praktik konsumen yang bijaksana, keberlanjutan pertanian, dan pentingnya keberagaman pangan.
Dalam konteks globalisasi, kerjasama lintas negara juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan. Kaltim, sebagai bagian dari Indonesia, dapat memanfaatkan kerjasama regional dan internasional dalam menghadapi potensi ketidakstabilan pasokan pangan. Pertukaran informasi, teknologi, dan pengalaman antar-negara dapat menjadi modal penting untuk menciptakan sistem ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
Melalui langkah-langkah konkret dan kerjasama yang erat antara semua pemangku kepentingan, Kaltim dapat berhasil mengatasi tantangan inflasi pada bahan pokok pangan. Komitmen untuk terus memantau dan berusaha secara preventif harus menjadi budaya yang tertanam kuat dalam setiap lapisan masyarakat dan lembaga pemerintahan. Dengan demikian, Kaltim dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam menjaga ketahanan pangan dan menghadapi dinamika pasar global yang terus berkembang.(ADV/DPRD Kaltim)
