SAMARINDA.JURNALETAM – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Fasilitasi Pengembangan Pesantren kini memasuki tahap uji publik, sebuah langkah monumental yang dipimpin oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Acara ini diselenggarakan dengan megah di Ballroom Hotel Blue Sky, Balikpapan, menandai komitmen serius untuk memajukan lembaga pendidikan keagamaan ini.
Salah satu anggota Pansus yang terlibat dalam pembahasan Ranperda ini, Salehuddin, memberikan sambutan yang mendalam. Ia menjelaskan bahwa tujuan dari fasilitasi pesantren ini adalah untuk memberikan peluang kepada pesantren agar dapat menerima bantuan dari pemerintah daerah (Pemda). Langkah ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pesantren untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan mendukung pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.
“Ranperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren saat ini sedang mengalami tahap uji publik yang kita laksanakan hari ini. Pemda dan seluruh perangkatnya diharapkan dapat turut serta dalam memberikan bantuan, melakukan monitoring, pembinaan, dan pengawasan terhadap pondok pesantren,” ungkap Salehuddin.
Upaya ini, tambahnya, dilakukan untuk menciptakan pemerataan bantuan fasilitasi bagi semua pesantren di wilayah Kaltim. Oleh karena itu, penyusunan aturan terkait hal ini dianggap perlu dilakukan dengan segera agar langkah-langkah nyata dapat segera diimplementasikan.
“Dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Pemda dapat memberikan bantuan dalam bentuk pemberian manfaat, sehingga fasilitasi tersebut dapat terselenggara dengan baik dan tepat sasaran,” saran anggota Komisi IV DPRD Kaltim tersebut.
Selanjutnya, Salehuddin menjelaskan bahwa dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) mengenai fasilitasi pesantren, hal ini dapat memberikan payung hukum dan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak pesantren. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, peraturan turunannya seperti Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30, 31, dan 32 Tahun 2020, serta Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan pesantren.
“Keberadaan peraturan ini menjadi langkah pemerintah dalam mengakomodir dan mengayomi eksistensi pesantren. Pesantren memiliki peran penting dalam pengembangan negara, dan dengan adanya undang-undang serta peraturan turunannya, pesantren akan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana lembaga pendidikan formal lainnya,” jelas Salehuddin.
Artikel ini akan mengeksplor lebih dalam beberapa aspek penting dari Ranperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren, membahas dampaknya terhadap pesantren, peran pemerintah daerah, dan harapan untuk masa depan pesantren di Kalimantan Timur.
Pentingnya Fasilitasi Pengembangan Pesantren
Pesantren, sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam, memiliki peran kritis dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral masyarakat. Dalam konteks ini, fasilitasi pengembangan pesantren menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan di pesantren. Fasilitasi ini mencakup berbagai bentuk dukungan, termasuk bantuan finansial, sarana prasarana, dan pembinaan untuk meningkatkan standar pendidikan di pesantren.
Dengan adanya Ranperda ini, pemerintah daerah Kaltim berusaha memberikan dorongan positif kepada pesantren agar dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan masyarakat. Bantuan finansial dan fasilitas lainnya diharapkan dapat memberikan daya dorong bagi pesantren untuk meningkatkan kualitas pendidikan, melibatkan diri dalam program-program pengembangan masyarakat, dan secara keseluruhan, menjadi mitra pembangunan daerah.
Langkah-langkah Konkret dalam Fasilitasi Pesantren
Dalam merinci langkah-langkah konkretnya, Ranperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk pemberian bantuan dan dukungan. Salah satu aspek kunci adalah mekanisme monitoring, pembinaan, dan pengawasan pondok pesantren. Hal ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Pemda diharapkan tidak hanya memberikan bantuan secara finansial, tetapi juga terlibat secara aktif dalam memastikan bahwa pesantren mematuhi standar pendidikan yang ditetapkan. Dengan melakukan monitoring dan pembinaan secara rutin, pemerintah dapat memberikan arahan dan dukungan teknis untuk meningkatkan kualitas pengajaran, pengelolaan, dan infrastruktur pesantren.
Selain itu, pembinaan juga dapat mencakup pelatihan untuk tenaga pengajar pesantren, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Ini adalah langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa pesantren tidak hanya mempertahankan tradisinya tetapi juga terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.
Pemerataan Bantuan Fasilitasi bagi Pesantren
Konsep pemerataan menjadi fokus utama dalam pembahasan Ranperda ini. Pemerintah daerah Kaltim berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pesantren, terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap bantuan fasilitasi. Hal ini sejalan dengan semangat inklusivitas dan keadilan, di mana setiap pesantren memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakatnya.
Dalam konteks ini, penyusunan aturan terkait pemerataan bantuan menjadi penting. Ranperda harus memberikan pedoman yang jelas tentang kriteria penentuan bantuan, mekanisme distribusi, dan indikator untuk menilai keberhasilan program fasilitasi. Dengan demikian, pesantren yang membutuhkan bantuan ekstra dapat diidentifikasi dan diberikan prioritas sesuai dengan kebutuhan mereka.
Perlindungan Hukum bagi Pesantren
Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Fasilitasi Pengembangan Pesantren memberikan perlindungan hukum yang sangat dibutuhkan bagi pesantren. Dengan memiliki payung hukum yang jelas, pesantren dapat lebih percaya diri dan aman dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pengembangan masyarakat. Perda ini menjadi landasan hukum yang mengakui hak-hak pesantren sebagaimana lembaga pendidikan formal lainnya.
Menyelaraskan Perda dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta peraturan turunannya, menciptakan kerangka hukum yang komprehensif untuk pesantren. Dengan demikian, pesantren memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, serta perlindungan terhadap berbagai potensi masalah hukum yang mungkin muncul.
Dampak Positif terhadap Pembangunan Daerah
Ranperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Pesantren, dengan perannya yang unik dalam membentuk karakter dan moral masyarakat, dapat menjadi mitra strategis dalam mencapai berbagai tujuan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas pendidikan di pesantren akan menciptakan generasi muda yang lebih terampil, berwawasan luas, dan berkontribusi positif dalam pembangunan ekonomi dan sosial daerah mereka.
Selain itu, melalui program fasilitasi, pesantren juga dapat lebih terlibat dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Mereka dapat menjadi pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan demikian, pesantren bukan hanya menjadi tempat pendidikan agama tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan daerah secara holistik.
Hambatan dan Tantangan yang Mungkin Muncul
Meskipun Ranperda ini memiliki potensi untuk membawa dampak positif yang besar, ada beberapa hambatan dan tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah potensi resistensi dari sebagian pihak yang mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya pesantren dalam konteks pembangunan. Edukasi masyarakat dan dialog yang intens perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran penting pesantren dalam membentuk karakter generasi muda dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
Selain itu, pengelolaan dan distribusi bantuan fasilitasi juga perlu diawasi secara ketat untuk mencegah adanya penyalahgunaan atau ketidaksetaraan dalam penyaluran bantuan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap pesantren mendapatkan manfaat secara adil sesuai dengan kebutuhan mereka.
Masa Depan Pesantren di Kalimantan Timur
Dengan adanya Ranperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren, masa depan pesantren di Kalimantan Timur tampak lebih cerah. Pesantren diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan pendidikan, pengembangan masyarakat, dan pelestarian nilai-nilai keagamaan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, pesantren dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah.
Mengakhiri sambutannya, Salehuddin mengungkapkan harapannya bahwa peraturan ini akan menjadi landasan kuat bagi pesantren untuk tumbuh dan berkembang. “Dengan adanya undang-undang dan peraturan turunannya, pesantren akan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana lembaga pendidikan formal lainnya. Ini adalah langkah positif dalam mendukung eksistensi pesantren dan memastikan bahwa pesantren memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan daerah,” tandasnya.
Dengan demikian, Ranperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren tidak hanya menjadi dokumen hukum semata, tetapi juga merupakan komitmen nyata pemerintah daerah Kaltim untuk memajukan pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan masyarakat yang tak ternilai. Harapannya, pesantren akan terus menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter generasi muda dan menjadi pilar utama pembangunan daerah menuju masa depan yang lebih baik.(ADV/DPRD Kaltim)
