SAMARINDA.JURNALETAM – Menjelang akhir tahun, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menyoroti isu penting terkait Upah Minimun Provinsi (UMP) Kaltim. Dalam pandangannya, peningkatan UMP di tahun 2024 menjadi suatu harapan yang mendasar untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di wilayah tersebut.
Dewan Pengupahan, sebuah badan yang terdiri dari berbagai unsur stakeholder, akan segera memulai pembahasan terkait UMP Kaltim. Salehuddin meyakini bahwa melalui partisipasi semua unsur dalam Dewan Pengupahan, hasil yang optimal dapat dicapai. Proses pembahasan UMP melibatkan sejumlah tahapan yang telah ditentukan, dan melalui Dewan Pengupahan, takdir peningkatan atau penurunan UMP akan ditetapkan.
Mengamati perputaran ekonomi yang mengalami kenaikan di Kaltim, Salehuddin berharap hal serupa akan tercermin pada peningkatan kesejahteraan pekerja dan buruh. Oleh karena itu, ia mendesak agar pembahasan di Dewan Pengupahan dapat dipercepat untuk menentukan besaran UMP Kaltim tahun 2024.
“Kita mengharapkan adanya keadilan bagi pekerja-pekerja kita, terutama mengenai upah ini,” ungkap Salehuddin.
Meskipun tidak menyebutkan secara rinci persentase peningkatan yang diharapkan atau besaran yang konkret, Salehuddin meyakini bahwa Dewan Pengupahan akan menjalankan prosedur dan perhitungan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
“Untuk besarannya kami percayakan kepada Dewan Pengupahan, yang jelas mereka tentunya memiliki ketentuan dalam membahas,” tambah Salehuddin.
Konteks Ekonomi Kaltim Mendorong Harapan Peningkatan UMP
Harapan Salehuddin terhadap peningkatan UMP Kaltim untuk tahun 2024 tidak muncul begitu saja. Ia merujuk pada perubahan positif dalam perputaran ekonomi di wilayah tersebut. Menurutnya, melihat pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan UMP seharusnya menjadi respons wajar untuk mendukung kesejahteraan para pekerja.
Peningkatan harga bahan pokok menjadi salah satu pertimbangan utama. Salehuddin menyatakan bahwa harga bahan pokok dasar kebutuhan masyarakat mengalami kenaikan, dan hal ini seharusnya menjadi faktor penting yang dipertimbangkan dalam menetapkan besaran UMP.
“Trennya kita lihat tidak ada yang mengalami penurunan, justru mengalami kenaikan, maka dari itu kami harap adanya peningkatan pada UMP 2024,” pungkasnya.
Proses Pembahasan UMP: Keputusan yang Memerlukan Pertimbangan Matang
Proses pembahasan UMP bukanlah keputusan yang dapat diambil dengan mudah. Salehuddin menekankan pentingnya melibatkan Dewan Pengupahan dalam menentukan besaran UMP, mengingat prosedur dan perhitungan yang telah ditetapkan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan.
Dewan Pengupahan, sebagai forum yang mewakili berbagai pihak, memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, inflasi, dan kebutuhan dasar masyarakat. Salehuddin, meskipun tidak mengungkapkan secara rinci, menyatakan bahwa kepercayaan penuh diberikan kepada Dewan Pengupahan untuk menentukan besaran UMP yang adil.
“Kita percayakan kepada Dewan Pengupahan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Mereka memiliki ketentuan dan aturan yang jelas dalam proses pembahasan,” ungkap Salehuddin.
Tantangan dan Harapan bagi Pekerja di Kaltim
Peningkatan UMP di Kaltim bukan hanya menjadi isu ekonomi semata, tetapi juga menjadi refleksi dari tantangan dan harapan bagi para pekerja di wilayah tersebut. Salehuddin menyatakan bahwa keadilan bagi pekerja adalah fokus utama dalam permintaannya untuk peningkatan UMP.
“Tantangan bagi pekerja semakin kompleks, dan sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kebutuhan pekerja diakomodasi dengan adil melalui penetapan UMP yang sesuai,” kata Salehuddin.
Ia juga menyoroti peran penting para pekerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan peningkatan UMP, diharapkan para pekerja akan memiliki daya beli yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Pemerintah dan Peran Sosial Tanggung Jawab
Selain peran Dewan Pengupahan, Salehuddin menyoroti tanggung jawab pemerintah dan peran sosial dalam mendukung kesejahteraan pekerja. Ia menekankan bahwa kebijakan proaktif dan berkelanjutan dari pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Peran pemerintah tidak hanya terbatas pada penetapan UMP. Langkah-langkah proaktif dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang menciptakan lapangan kerja perlu diperhatikan,” kata Salehuddin.
Ia juga mengajak perusahaan dan pelaku usaha untuk memainkan peran mereka dalam mendukung keberlanjutan ekonomi. Program-program pelatihan dan peningkatan keterampilan juga dianggap penting untuk memastikan bahwa pekerja memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja.
Kontribusi Peningkatan UMP terhadap Pembangunan Berkelanjutan
Peningkatan UMP tidak hanya memiliki dampak positif bagi para pekerja, tetapi juga dapat menjadi katalisator bagi pembangunan berkelanjutan di Kaltim. Salah satu dampaknya adalah peningkatan daya beli masyarakat, yang dapat memicu pertumbuhan sektor konsumsi.
Dengan adanya peningkatan daya beli, diharapkan akan terjadi peningkatan permintaan atas barang dan jasa lokal. Hal ini dapat memberikan dorongan positif bagi pelaku usaha lokal, membuka peluang baru, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, peningkatan UMP juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan penghasilan yang lebih baik bagi pekerja. Masyarakat yang memiliki penghasilan yang cukup cenderung lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Kesimpulan: Harapan akan Peningkatan UMP sebagai Langkah Menuju Kesejahteraan
Seiring dengan berakhirnya tahun, harapan akan peningkatan Upah Minimun Provinsi (UMP) Kaltim di tahun 2024 menjadi fokus utama bagi Komisi IV DPRD. Salehuddin, sebagai perwakilan rakyat, mengungkapkan keinginan untuk melihat peningkatan kesejahteraan para pekerja di wilayahnya.
Pembahasan yang akan segera dimulai di Dewan Pengupahan menandai awal dari proses yang kompleks untuk menentukan besaran UMP. Salehuddin menekankan keadilan sebagai prinsip utama dalam penetapan UMP, dengan harapan bahwa kenaikan biaya hidup, terutama harga bahan pokok, akan menjadi faktor penting yang dipertimbangkan.
Dengan meningkatnya UMP, diharapkan para pekerja dapat merasakan dampak positifnya melalui peningkatan daya beli dan kesejahteraan yang lebih baik. Sebagai langkah menuju pembangunan berkelanjutan, peningkatan UMP juga diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
Saat kita melangkah ke tahun baru, peningkatan UMP bukan hanya menjadi kebijakan ekonomi semata, tetapi juga menjadi komitmen untuk menciptakan lingkungan di mana keadilan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi dapat bersinergi untuk kebaikan bersama.(ADV/DPRD Kaltim)
