SAMARINDA.JURNALETAM – Dalam menghadapi tantangan kesehatan yang terus menerus akibat malaria, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) memperkenalkan program inovatif bernama ‘Kemoprevensi’. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi pencegahan, terutama selama musim hujan yang sering menyebabkan peningkatan kasus.
Program Kemoprevensi melibatkan pemberian obat antimalaria secara rutin, khususnya kombinasi sulfadoksin pirimetamin ditambah amodiakuin (SP+AQ). Tujuannya adalah meminimalisir risiko infeksi selama musim hujan, terutama di Kalimantan Timur yang memiliki luas hutan dan aktivitas tinggi.
Basuki, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kaltim, menjelaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis setelah langkah-langkah vaksinasi sebelumnya. “Vaksin itu sudah ada tapi belum menjadi program, sekarang pencegahannya itu kemoterapi preventif, dan itu masih berjalan saat ini dan tahap pengembangan,” ungkapnya.
Program ini tidak hanya diterapkan di Kalimantan Timur, tetapi juga di Papua, dua wilayah dengan prevalensi tinggi. Dengan Kemoprevensi, Dinkes Kaltim berharap dapat secara signifikan mengurangi angka kasus malaria dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.
Dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, program ini menjadi semakin penting. Kedatangan tenaga kerja dari berbagai daerah dapat meningkatkan potensi penyebaran malaria, sehingga screening kesehatan bagi pekerja menjadi prioritas.
Setelah peluncuran Kemoprevensi, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur menetapkan tujuan ambisius untuk mengeliminasi malaria hingga tahun 2027. Meskipun angka prevalensi pada tahun 2022 menunjukkan penurunan menjadi 0,92 persen, beberapa daerah masih berjuang, termasuk Paser, PPU, Kutai Barat, dan Kutai Timur.
Upaya mengatasi masalah ini melibatkan koordinasi intensif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hingga saat ini, separuh kabupaten/kota di Kaltim telah mencapai sertifikat eliminasi, sementara lima kabupaten lainnya, termasuk PPU, tengah berupaya memenuhi kriteria yang diperlukan.
Bupati PPU, Hamdam Pongrewa, menyoroti tantangan yang dihadapi, terutama di kalangan pekerja kehutanan. Ia menegaskan perlunya kerja sama antar-wilayah untuk mencapai visi Ibu Kota Negara yang bebas dari malaria. Inisiatif dan langkah pemerintah daerah Kaltim ini mencerminkan komitmen serius mereka dalam menangani masalah kesehatan masyarakat dan mencapai tujuan eliminasi malaria. (ADV/Dinkes Kaltim)
