SAMARINDA.JURNALETAM – Sorotan tajam terhadap panjangnya antrian kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Samarinda semakin memuncak. Romadhony Putra Pratama, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menyoroti masalah ini dan meminta Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, untuk memberikan perhatian khusus dalam menangani distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pertamina.
Pemandangan antrian yang memanjang di SPBU, terutama untuk pembelian BBM pertalite, telah menciptakan kemacetan lalu lintas yang merata di Kota Samarinda. Romadhony menegaskan bahwa ini bukan hanya masalah lokal, tetapi juga dapat berdampak pada jalan poros nasional.
“Di SPBU-SPBU sekarang, kita bisa melihat antrian yang panjang, terutama pembelian BBM pertalite yang menyebabkan kemacetan di Samarinda, bahkan di jalan poros nasional kita juga terdampak,” ujarnya.
Romadhony, yang mewakili daerah pemilihan Kota Samarinda, menyoroti urgensi penanganan masalah ini mengingat perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di Kaltim pada 1 Januari 2024. Peristiwa ini diperkirakan akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di wilayah tersebut.
“Pada tanggal 1 Januari 2024, diperkirakan akan ada peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, dengan kedatangan warga dari luar Kaltim ke Benua Etam. Oleh karena itu, kita tidak ingin merasa malu jika orang luar melihat antrian panjang di jalan-jalan poros Kaltim,” ungkap Romadhony.
Legislator ini terus mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mempertimbangkan masalah ini dan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menemukan solusi yang efektif.
“Ini adalah perhatian penting bagi Pemprov Kaltim. Koordinasi harus dilakukan dengan cepat,” tambahnya.
Tantangan Distribusi BBM
Antrian panjang di SPBU Kota Samarinda menunjukkan tantangan serius dalam distribusi BBM di wilayah tersebut. Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan infrastruktur dan kapasitas distribusi, namun lonjakan permintaan, terutama dengan kedatangan warga baru pada 2024, dapat mengakibatkan masalah yang lebih besar.
Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan permintaan BBM pertalite yang tinggi dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas yang tidak hanya mengganggu aktivitas harian masyarakat, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi dan lingkungan.
Solusi dan Langkah Konkret
Untuk mengatasi tantangan ini, Romadhony meminta Pj Gubernur Kaltim dan Pemprov Kaltim untuk mengambil langkah-langkah konkret. Beberapa solusi yang dapat diimplementasikan melibatkan kerjasama erat dengan pihak terkait, termasuk Pertamina, pihak kepolisian lalu lintas, dan dinas terkait lainnya.
Optimalkan Distribusi BBM: Pemprov Kaltim harus bekerja sama dengan Pertamina untuk mengoptimalkan proses distribusi BBM. Peninjauan ulang rute pengiriman dan peningkatan kapasitas penyimpanan di SPBU mungkin diperlukan untuk memastikan ketersediaan BBM yang memadai.
Koordinasi dengan Pihak Terkait: Langkah-langkah ini memerlukan koordinasi yang erat antara pihak terkait, termasuk pihak kepolisian lalu lintas untuk mengelola lalu lintas dengan lebih efisien dan mencegah kemacetan yang berkepanjangan.
Infrastruktur dan Peningkatan Kapasitas: Pemerintah perlu mengevaluasi infrastruktur jalan dan SPBU di wilayah tersebut. Peningkatan kapasitas SPBU yang paling padat antrian perlu dipertimbangkan untuk mengatasi lonjakan permintaan.
Pendidikan Masyarakat: Selain itu, perlu dilakukan pendidikan masyarakat mengenai penggunaan BBM yang lebih efisien dan alternatif lain seperti penggunaan kendaraan ramah lingkungan.
Implikasi Pemindahan IKN ke Kaltim
Dengan kedatangan ASN ke IKN di Kaltim, kebutuhan akan BBM dan mobilitas akan semakin meningkat. Oleh karena itu, tindakan preventif dan strategis harus diambil untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yang mungkin terjadi.
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, diharapkan untuk memimpin upaya bersama dengan pihak terkait guna menyusun rencana tanggap darurat dan jangka panjang. Ini melibatkan pengembangan kebijakan distribusi BBM yang lebih efisien, peningkatan infrastruktur, dan langkah-langkah lain yang dapat memastikan kelancaran distribusi bahan bakar di Kota Samarinda dan sekitarnya.
Kesimpulan
Antrian panjang di SPBU Kota Samarinda bukan hanya menjadi masalah transportasi, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam manajemen distribusi BBM yang efisien. Romadhony Putra Pratama, dengan tegas, mengingatkan bahwa tindakan perlu diambil segera untuk mencegah dampak yang lebih buruk di masa depan.
Pj Gubernur Kaltim dan Pemprov Kaltim perlu merespons dengan cepat, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mengidentifikasi solusi yang tepat dan mengimplementasikannya. Dengan mengambil langkah-langkah yang efektif, diharapkan masalah panjangnya antrian BBM di Kota Samarinda dapat diatasi, menciptakan lingkungan yang lebih lancar dan efisien bagi warga dan pengunjung.(ADV/DPRD Kaltim)
