BPBD Kaltim Gencar Tekan Risiko Bencana: Fokus Tahun 2024 pada Indeks Ketahanan Daerah

SAMARINDA.JURNALETAM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah berupaya keras untuk menekan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang masih cukup tinggi. IRBI merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang mencerminkan sejarah kejadian bencana dan kerugian yang terjadi di Indonesia.

Tresna Rosano, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim, menjelaskan bahwa IRBI berfungsi sebagai indikator patokan. “Indeks risiko bencana kita masih tinggi, sekitar 140, tapi kita punya target untuk menurunkan itu. Indeks risiko bencana dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) masih tinggi, sedangkan IKD rendah,” ungkap Ivan Ramadhany dari bagian Perencanaan Mitigasi dan Adaptasi BPBD Kaltim.

Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, BPBD Kaltim berencana untuk fokus pada IKD sebagai indeks kinerja utama pada tahun 2024 untuk menekan IRBI. Ivan menyoroti pentingnya pemahaman bersama dalam menurunkan IRBI dan mengajak seluruh stakeholder, termasuk media, untuk berkolaborasi.

“IKD memiliki 70 indikator, dan untuk meningkatkannya, kita perlu pemahaman yang sama. Media memegang peran penting dalam menyosialisasikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya mitigasi dan pencegahan bencana, serta program yang ada di BPBD,” jelas Ivan.

Sosialisasi kepada masyarakat dianggap krusial karena kunci keberhasilan mitigasi bencana ada pada kesadaran masyarakat. Ivan menekankan bahwa, “Masyarakat yang sadar akan bencana itu penting. Meskipun ada larangan membangun di daerah rawan bencana, masih banyak yang tetap membangun di sana karena tidak memiliki pilihan.”

Ia juga menambahkan bahwa upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memindahkan orang dari daerah yang rawan bencana atau mengurangi risikonya. “Jika kita memutuskan untuk memindahkan mereka, kita dapat mengasuransikannya sebagai salah satu langkah preventif,” tutup Ivan. Dengan demikian, BPBD Kaltim berharap dapat bersama-sama dengan masyarakat dan media untuk menciptakan kebijakan yang efektif guna mengurangi risiko bencana di wilayah tersebut. (ADV/BPBD Kaltim)