SAMARINDA.JURNALETAM – Ketegangan lonjakan harga bahan pokok di Kalimantan Timur (Kaltim) yang terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru menjadi sorotan serius Komisi III DPRD Provinsi. Anggota komisi tersebut, Ali Hamdi, menyoroti kenaikan harga yang signifikan dan meminta keterlibatan langsung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mencegah dampak negatif pada masyarakat.
Menyikapi situasi ini, Ali Hamdi memandang bahwa keterlibatan pemerintah dalam melindungi rakyat adalah imperatif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menekankan perlunya tindakan pemerintah untuk mencegah lonjakan kenaikan harga bahan pokok di Benua Etam ini, terutama mengingat bulan Ramadan yang masih lama akan datang.
“Ini sebenarnya kan pemerintah harus hadir, karena tugas pemerintah itu melindungi rakyat sesuai dengan undang-undang yang kita miliki yaitu undang-undang dasar 1945, ini harus pemerintah turun tangan untuk mencegah agar tidak terjadi lonjakan kenaikan harga bahan pokok,” tutur Ali Hamdi.
Pentingnya campur tangan pemerintah muncul karena Ali Hamdi menyoroti kenaikan harga bahan pokok yang terjadi jauh sebelum bulan Ramadan. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap lonjakan harga yang signifikan dan meresahkan masyarakat, terutama mengingat periode sensitif seperti bulan puasa yang akan datang.
“Apalagi nanti mau Ramadan, sehingga kita minta kepada pemerintah agar hadir untuk bisa mencegah terjadinya lonjakan-lonjakan harga,” ujar Ali Hamdi.
Politisi dari fraksi PKS itu menegaskan bahwa sembilan bahan pokok makanan seperti beras, minyak goreng, bawang merah dan putih, gula, garam, daging sapi, susu, telur, serta gas elpiji, harus dicarikan solusi agar tidak mengalami kenaikan yang signifikan.
“Ini kalau bisa jangan ada yang melonjak. Apalagi loncatannya itu sampai 100 persen,” ucap Ali Hamdi.
Lebih lanjut, Ali Hamdi mengungkapkan bahwa solusi untuk menekan kenaikan harga tersebut adalah dengan mengimpor bahan pokok. Menurutnya, solusi ini dapat dijalankan tanpa merugikan para petani lokal asalkan ada upaya untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka.
“Tapi kalau ini menjadikan para petani kita menjadi mati saya tidak setuju. Jadi ada rentetan yang terputus atau bermasalah. Jadi kalau ini impor terus petani kita masih tetap bisa melakukan tugasnya tidak masalah. Tapi kalau ini mau matikan, seperti beras jadi anjlok, karena harganya jauh, nah ini yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
Tantangan dan Solusi
Situasi kenaikan harga bahan pokok di Kaltim memunculkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi oleh Pemprov Kaltim. Salah satunya adalah bagaimana mencegah lonjakan harga yang signifikan tanpa merugikan petani lokal. Ali Hamdi sendiri mengakui bahwa impor bahan pokok bisa menjadi solusi, namun harus dijalankan dengan bijak untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan pokok dan keberlangsungan usaha petani lokal.
Tantangan pertama adalah bagaimana mengatur impor bahan pokok sedemikian rupa sehingga tidak merugikan petani lokal. Ali Hamdi menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan usaha petani agar mereka tetap dapat menjalankan tugasnya tanpa terhambat oleh impor yang berlebihan.
“Penting bagi kita untuk memastikan bahwa impor tidak merugikan petani lokal. Jangan sampai keberlangsungan usaha mereka terancam karena impor yang tidak terkendali,” ungkap Ali Hamdi.
Dalam mengatasi tantangan ini, Ali Hamdi menekankan perlunya keterlibatan semua pihak terkait, termasuk Pemprov Kaltim, untuk bekerja sama dalam mengatur impor bahan pokok. Ia menyarankan agar langkah-langkah konkret diambil untuk memastikan bahwa impor dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan petani lokal.
“Tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengkoordinasikan impor sehingga tidak merugikan petani lokal. Ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, produsen lokal, dan pihak terkait lainnya,” jelas Ali Hamdi.
Solusi Bijak: Impor Tanpa Merugikan Petani Lokal
Dalam merumuskan solusi yang bijak, Ali Hamdi menyoroti pentingnya impor bahan pokok sebagai langkah untuk menstabilkan harga di pasaran. Namun, ia menegaskan bahwa solusi ini harus diimplementasikan dengan bijak, sehingga petani lokal tetap dapat berkontribusi dan menjalankan tugasnya tanpa terhambat oleh impor yang berlebihan.
“Solusi untuk menekan kenaikan harga ini adalah dengan impor bahan pokok. Tapi kita harus bijak dalam melakukannya. Jangan sampai impor malah merugikan petani lokal kita,” ujar Ali Hamdi.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung impor bahan pokok secara terukur, sehingga dapat menjaga stabilitas harga tanpa mengorbankan petani lokal. Ali Hamdi menekankan perlunya keseimbangan antara impor dan produksi lokal untuk menjaga ketahanan pangan dan mendukung para petani.
“Kita perlu kebijakan yang bijak dalam mengatur impor. Jangan sampai impor membuat petani lokal kita kehilangan pasar atau tergerus oleh persaingan yang tidak sehat,” tegas Ali Hamdi.
Pemprov Kaltim: Langkah Konkret untuk Kesejahteraan Rakyat
Menyikapi seruan tersebut, Pemprov Kaltim perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, produsen lokal, dan berbagai pihak terkait untuk menemukan solusi yang tepat.
1. Pengawasan Harga
Pertama, Pemprov Kaltim perlu meningkatkan pengawasan terhadap harga bahan pokok di pasaran. Dengan melakukan pemantauan yang lebih intensif, pemerintah dapat mendeteksi lonjakan harga lebih dini dan mengambil tindakan preventif.
2. Koordinasi dengan Pihak Terkait
Langkah selanjutnya adalah memastikan koordinasi yang efektif antara Pemprov Kaltim, produsen lokal, dan pihak terkait lainnya. Pertemuan reguler dan dialog terbuka dapat membantu menciptakan pemahaman bersama tentang langkah-langkah yang perlu diambil.
3. Kebijakan Impor yang Bijak
Pemerintah perlu merumuskan kebijakan impor yang bijak. Proses impor harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak merugikan petani lokal. Ini dapat melibatkan penetapan kuota impor, pengaturan waktu impor, dan mekanisme pengawasan yang ketat.
4. Dukungan Terhadap Petani Lokal
Penting bagi Pemprov Kaltim untuk memberikan dukungan yang adekuat kepada petani lokal. Ini dapat melibatkan penyediaan bantuan teknis, subsidi, atau insentif lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing petani lokal.
5. Penguatan Ketahanan Pangan Lokal
Pemprov Kaltim juga perlu fokus pada penguatan ketahanan pangan lokal. Ini dapat melibatkan pengembangan program-program untuk meningkatkan produksi lokal dan diversifikasi sumber pangan.
Kesimpulan
Dalam menghadapi tantangan lonjakan harga bahan pokok di Kaltim, Pemprov Kaltim dan DPRD Provinsi perlu bekerja sama untuk menemukan solusi yang tepat. Dukungan terhadap petani lokal, pengawasan harga yang lebih ketat, dan kebijakan impor yang bijak dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya mempertahankan keseimbangan antara impor dan produksi lokal tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan keberlanjutan. Dengan langkah-langkah yang bijak dan berkesinambungan, Kaltim dapat mengatasi tantangan ini dan memastikan ketersediaan bahan pokok yang memadai bagi seluruh masyarakat, terutama menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional dan Tahun Baru.(ADV/DPRD Kaltim)
