Jurnaletam.Sepaku – Presiden Joko Widodo, didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, memberikan pengarahan khusus kepada para gubernur dari seluruh Indonesia di Ruang Sidang Kabinet Paripurna, Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/08/2024).
Dalam pertemuan ini, Presiden menekankan pentingnya peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, dengan tugas utama memastikan bahwa program dan kebijakan daerah berjalan seiring dengan kebijakan pemerintah pusat.
Presiden Jokowi menekankan bahwa gubernur harus mampu mengawasi serta mengarahkan bupati dan wali kota agar prioritas pembangunan yang strategis di daerah bisa selaras dengan agenda nasional. Ia menyoroti bahwa ada beberapa proyek strategis nasional yang belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya dukungan dari pemerintah daerah.
“Sebagai contoh, pembangunan waduk biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat karena biayanya besar. Namun, jaringan irigasi sekunder dan tersier yang menuju ke sawah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten,” jelasnya.
Selain itu, Presiden juga mengkritisi masalah infrastruktur, seperti akses jalan menuju pelabuhan yang tidak diselesaikan oleh pemerintah daerah. Ia mengingatkan para gubernur agar tidak ragu meminta bantuan pemerintah pusat jika anggaran daerah tidak mencukupi untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut.
“Jika memang tidak mampu, tidak apa-apa menulis surat ke pemerintah pusat untuk meminta bantuan, misalnya melalui Kementerian Pekerjaan Umum,”ungkapnya.
Presiden juga mengarahkan para gubernur untuk melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan di setiap kabupaten/kota yang ada di wilayah mereka. Menurutnya, penting bagi gubernur untuk memastikan bahwa program-program di tingkat kabupaten dan kota sesuai dengan tujuan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Ia mencontohkan adanya anggaran daerah yang besar tetapi digunakan untuk kegiatan hibah yang tidak jelas arahnya, padahal anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk pembangunan fasilitas kesehatan atau pendidikan yang lebih bermanfaat.
Untuk itu, ia juga memerintahkan para gubernur untuk terus mengawasi dan memastikan program-program pemerintah daerah tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan kebijakan pusat. Ia juga mendorong peningkatan kerja sama antar daerah guna menyelesaikan berbagai persoalan secara kolektif.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh beberapa menteri, termasuk Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PUPR yang juga Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono, serta beberapa pejabat tinggi lainnya. (hms)
