Samarinda.Jurnaletam.com – Kelangkaan gas LPG 3 kg yang terus berulang, terutama menjelang hari raya, kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Viktor Yuan menilai bahwa sistem distribusi yang ada saat ini masih memiliki banyak celah yang memungkinkan praktik penimbunan dan permainan harga di tingkat pengecer.
Menurut Viktor, salah satu akar masalahnya adalah mekanisme distribusi yang kurang terkontrol, sehingga membuka ruang bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan situasi ini demi keuntungan pribadi.
Dirinya menegaskan bahwa langkah konkret perlu diambil agar masyarakat kecil yang seharusnya berhak mendapatkan LPG bersubsidi tidak terus-menerus dirugikan.
“Kami melihat ada celah dalam sistem distribusi saat ini. Oknum tertentu bisa bermain sehingga harga LPG di lapangan jauh lebih mahal dan sulit didapat oleh mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Viktor dalam rapat dengar pendapat di DPRD Samarinda, Kamis (6/2/2025).
Sebagai solusi, ia mengusulkan dua langkah utama. Pertama, penambahan kuota dan pemerataan harga agar pasokan LPG 3 kg tidak langka serta lebih terjangkau.
Kedua, distribusi langsung ke ketua RT, yang dinilai lebih efektif dalam memastikan LPG bersubsidi sampai ke tangan masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
“Kami usulkan agar Pertamina bekerja sama dengan RT untuk menyalurkan LPG langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Ketua RT memiliki data yang lebih akurat tentang siapa saja yang berhak mendapatkan gas melon ini,” jelasnya.
Viktor menekankan bahwa sistem ini akan mengurangi peluang pihak lain untuk mempermainkan harga.
Jika suatu RT memiliki 300 warga yang membutuhkan, maka kuota LPG akan langsung dikirim ke sana tanpa melalui jalur pengecer yang sering kali menaikkan harga secara sepihak.
Saat ini, LPG 3 kg masih dijual bebas oleh pengecer tanpa kontrol yang ketat, sehingga siapa pun bisa membelinya tanpa harus menunjukkan bukti kelayakan.
“Kalau sistem pengecer tetap dibiarkan seperti sekarang, maka LPG 3 kg akan terus diburu oleh mereka yang sebenarnya mampu membeli LPG non-subsidi. Ini harus segera diatasi,” tutupnya.
