Samarinda.Jurnaletam.com – Kelangkaan gas elpiji 3 kg atau yang dikenal sebagai gas melon semakin meresahkan masyarakat.
Menyikapi hal ini, DPRD Samarinda mengambil peran sebagai fasilitator antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi konkret.
Salah satu wacana yang muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) adalah melibatkan peran Ketua RT dalam distribusi gas subsidi agar lebih tepat sasaran.
Ketua Info Taruna Samarinda, Joko Iswanto, mengungkapkan bahwa dalam RDP tersebut dibahas beberapa poin penting, termasuk kesenjangan harga antara pangkalan dan pengecer yang dinilai terlalu tinggi.
“Harga yang seharusnya Rp 18 ribu di pangkalan, idealnya bisa dijual pengecer di angka Rp 25 ribu. Itu masih bisa ditolerir. Tapi yang terjadi di lapangan, harga jauh lebih tinggi dan masyarakat kesulitan mendapatkan gas,” ujar Joko pada Kamis (6/2/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan RT dalam distribusi gas melon. Dengan data yang lebih akurat, distribusi bisa lebih terkontrol dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Kalau RT yang mendata dan mendistribusikan, lebih jelas siapa yang membutuhkan dan siapa yang tidak. Ini menjadi salah satu masukan dalam RDP tadi,” tambahnya.
Di sisi lain, Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto, menegaskan bahwa wacana ini perlu dikaji lebih mendalam.
Menurutnya, RT bisa dijadikan sebagai subpangkalan dalam sistem distribusi, tetapi harus ada regulasi yang mengatur agar berjalan efektif dan tidak menimbulkan masalah baru.
“RT memang lebih tahu kondisi warganya, sehingga bisa membantu memastikan distribusi gas bersubsidi lebih tepat sasaran. Namun, tentu perlu dibuat aturan yang jelas agar sistem ini berjalan dengan baik,” ungkap Rusdi.
DPRD Samarinda akan terus mengawal permasalahan ini, termasuk mengusulkan sistem distribusi yang lebih efektif agar kelangkaan gas melon tidak lagi membebani masyarakat.
