Samarinda.Jurnaletam.com – Kelangkaan gas LPG 3 kg terus menjadi keluhan masyarakat di Samarinda. Menanggapi permasalahan ini, DPRD Samarinda mengusulkan keterlibatan Ketua RT dalam sistem distribusi gas subsidi agar lebih tepat sasaran.

Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto, mengatakan bahwa langkah ini bisa menjadi solusi dalam menyalurkan LPG 3 kg langsung kepada warga miskin yang benar-benar berhak.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama Dinas Perdagangan Kota Samarinda dan Pertamina Patra Niaga Kalimantan Timur-Utara pada Kamis (6/2/2025).

Menurut Rusdi, salah satu penyebab kelangkaan LPG 3 kg adalah kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual gas melon secara bebas di warung-warung.

Kebijakan ini membuat akses masyarakat terhadap LPG 3 kg semakin sulit, terutama bagi mereka yang tidak bisa langsung membeli dari pangkalan resmi.

“Selain itu, distribusi LPG yang terhenti saat libur panjang juga menjadi kendala. Padahal, kebutuhan masyarakat terhadap gas tidak mengenal hari libur. Ini harus dikaji agar distribusi tetap berjalan meskipun tanggal merah,” ujar Rusdi.

Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap pangkalan harus diperketat agar gas LPG 3 kg benar-benar sampai ke tangan warga yang memiliki kartu pembelian resmi dari Dinas Perdagangan Samarinda.

Rusdi juga menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang kembali memperbolehkan pengecer menjual LPG 3 kg dengan sistem sub pangkalan.

Meski demikian, ia tetap mendorong agar Ketua RT ikut serta dalam distribusi guna memastikan penyaluran gas subsidi lebih tertata.

“RT bisa kita jadikan sub pangkalan. Mekanismenya, gas dari pangkalan disalurkan ke RT, kemudian RT yang mendistribusikan ke warga yang memiliki kartu pembelian LPG 3 kg,” jelasnya.

DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini dan mendorong solusi terbaik agar distribusi LPG 3 kg di Samarinda bisa lebih merata dan tepat sasaran.