Samarinda.Jurnaletam.com – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengkritik alokasi anggaran ratusan miliar rupiah untuk program ProBebaya yang dijalankan oleh Wali Kota Samarinda.
Menurutnya, program ini harus memiliki batasan dan tidak bisa terus-menerus difokuskan pada pembangunan di tingkat Rukun Tetangga (RT).
“Apakah memang di tingkat RT itu tidak pernah tuntas pembangunannya? Apakah pemberdayaan di sana tidak pernah selesai? Semua harus ada batasnya. Anggaran itu ada siklusnya,” ujar Anhar, Jumat (7/2/2025).
Ia menekankan bahwa pembangunan tidak bisa hanya berpusat di tingkat RT saja, tetapi juga harus memperhatikan sektor lain yang lebih luas.
“Sekolah, misalnya, tidak mungkin dibangun setiap tahun di tempat yang sama. Kita juga harus berpikir tentang sektor lain seperti ekonomi, infrastruktur, hingga tata ruang kota,” tegasnya.
Politikus PDIP itu menilai bahwa Samarinda membutuhkan perencanaan pembangunan atau blueprint yang jelas agar setiap sektor mendapatkan perhatian yang proporsional.
Ia mempertanyakan apakah kebijakan saat ini sudah memiliki arah pembangunan yang terstruktur.
“Apa blueprint kita tentang pasar? Bagaimana dengan tata ruang? Bagaimana rencana kita terhadap ekonomi, lalu lintas, dan perhubungan? Semua ini seharusnya sudah masuk dalam perencanaan,”lanjutnya.
Ia mengingatkan bahwa anggaran daerah harus dialokasikan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan kota secara menyeluruh, bukan hanya untuk satu program yang berjalan terus-menerus tanpa evaluasi yang jelas.
Anhar meminta agar program ProBebaya dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan.
“Jangan sampai kita terjebak dalam pola pembangunan yang berulang tanpa melihat kebutuhan prioritas kota secara keseluruhan,” tutupnya.
