Samarinda.Jurnaletam.com – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti rencana pengelolaan tambang oleh sebuah institusi pendidikan tinggi.
Menurutnya, kampus seharusnya berfokus pada pendidikan dan penelitian, bukan terjun langsung dalam praktik bisnis pertambangan.
“Nggak bisa lah. Kampus itu tempat mendidik, bukan tempat produksi atau bisnis tambang,” tegas Anhar, Jumat (7/2/2025).
Ia menegaskan bahwa fungsi utama kampus adalah mencetak ilmuwan dan akademisi yang kelak bisa menjadi praktisi setelah menyelesaikan pendidikan.
Politikus PDIP itu menegaskan ika kampus ikut serta dalam mengelola tambang, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan bagi lulusan yang justru membutuhkan lapangan kerja.
“Kampus itu tempat mencetak ilmuwan, bukan tempat praktik bisnis. Mahasiswa di situ diuji intelektualnya, disiapkan dengan skripsi, tesis, dan penelitian. Begitu mereka lulus, barulah mereka menjadi praktisi di dunia kerja,” jelasnya.
Ia mempertanyakan bagaimana nasib para lulusan jika sektor pertambangan sudah dikuasai oleh kampus sendiri.
“Kalau tambang sudah dikelola oleh kampus, lalu yang lulus dari kampus mau kerja di mana? Seharusnya kampus menciptakan lulusan yang siap kerja, bukan justru mengambil peran sebagai pelaku usaha tambang,” imbuhnya.
Anhar juga menyoroti kebijakan dari pemerintah pusat yang menurutnya kurang memahami esensi pendidikan tinggi.
Ia menilai bahwa kebijakan semacam ini dibuat oleh pihak-pihak yang merasa paling pintar tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi dunia akademik dan tenaga kerja.
“Orang pusat ini susah, mereka merasa paling pintar dan paling hebat. Padahal, keputusan seperti ini justru bisa merusak ekosistem pendidikan dan ketenagakerjaan,” pungkasnya.
