Samarinda.Jurnaletam.com – Pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 81,38 triliun berpotensi mempengaruhi pembangunan daerah, termasuk di Samarinda.
Menyikapi hal ini, Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) agar tetap waspada dan menyusun strategi agar proyek-proyek infrastruktur tetap berjalan.
Menurut Abdul Rohim, pemotongan anggaran di tingkat nasional tidak boleh menjadi alasan bagi daerah untuk menunda pembangunan. Sebaliknya, langkah antisipasi perlu disiapkan agar proyek prioritas tetap terlaksana tanpa kendala.
“Kebijakan efisiensi ini memang dari pusat, tapi dampaknya bisa kita rasakan di daerah. Pemkot harus responsif dan segera membuat perencanaan agar pembangunan tidak tersendat,” ujarnya, Jumat (7/2/2025).
Ia menekankan bahwa sektor infrastruktur, khususnya pengendalian banjir, harus menjadi prioritas utama.
Menurutnya, proyek-proyek strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tidak boleh tertunda akibat keterbatasan anggaran.
“Kita tahu betul bahwa masalah banjir di Samarinda masih menjadi keluhan utama masyarakat. Jangan sampai ada proyek pengendalian banjir yang terhenti. Pemerintah daerah harus bisa memastikan proyek yang paling mendesak tetap berjalan,” lanjutnya.
Untuk mengantisipasi dampak pemangkasan anggaran ini, Abdul Rohim mendorong Pemkot Samarinda untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan mencari alternatif pendanaan, termasuk melalui skema kerja sama dengan sektor swasta.
“Selain mengandalkan APBD dan dana bagi hasil, Pemkot harus mulai melirik opsi lain seperti investasi dari swasta atau pendanaan berbasis proyek strategis nasional,” imbuhnya.
Abdul Rohim juga mengingatkan agar Pemkot Samarinda lebih selektif dalam menentukan proyek pembangunan. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Tidak semua proyek bisa dilaksanakan bersamaan. Harus ada skala prioritas yang jelas agar anggaran yang ada bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin,” pungkasnya.
Dengan adanya pemangkasan anggaran di tingkat pusat, Pemkot Samarinda dituntut untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran daerah dan tetap memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
