Samarinda.Jurnaletam.com – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti dampak perubahan kebijakan pendidikan di tingkat nasional yang terus mengalami perombakan seiring pergantian menteri. Menurutnya, kondisi ini menyulitkan pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan, sehingga perlu ada fokus pada aspek yang bisa dikendalikan secara lokal.

“Setiap pergantian menteri, kebijakan selalu berubah. Hal ini membuat daerah harus terus beradaptasi, meskipun tidak selalu sejalan dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).

Anhar menilai, alih-alih terlalu bergantung pada kebijakan pusat yang kerap berubah, pemerintah daerah sebaiknya memprioritaskan infrastruktur pendidikan. Ia menekankan bahwa kondisi sekolah yang layak adalah faktor utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa.

“Tidak boleh ada lagi sekolah yang kebanjiran, bangunan yang roboh, atau ruang kelas yang tidak layak. Ini tanggung jawab daerah yang bisa kita lakukan tanpa harus menunggu arahan dari pusat,” tegasnya.

Menurutnya, selama regulasi dan sistem pendidikan masih terus mengalami perubahan, langkah konkret yang dapat diambil adalah memastikan sarana dan prasarana sekolah berada dalam kondisi optimal. Dengan begitu, siswa di Samarinda tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak meskipun kebijakan nasional terus mengalami dinamika.