JURNALETAM.SAMARINDA – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin malam (28/4/2025), sebagai bentuk respons serius atas insiden terbaru tabrakan Jembatan Mahakam I oleh kapal tongkang milik PT Energi Samudra Logistik.
RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, dan dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, serta sejumlah anggota Komisi II dan III.
Rapat turut menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk dari KSOP Samarinda, BBPJN Kaltim, Dinas Perhubungan, BPTD Wilayah XVII Kaltimtara, hingga PT Pelindo.
Sayangnya, PT Pelayaran Mitra 7 Samudera, perusahaan yang juga terlibat dalam insiden sebelumnya, hanya mengirimkan staf ahli, yang akhirnya diminta keluar oleh Ketua Komisi II karena dianggap tidak mewakili otoritas pengambilan keputusan.
“Anda tidak bertanggung jawab di sini, silakan keluar. Tolong dievaluasi terkait perizinannya,” Tegas ketua komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Pancalle.
Dalam rapat tersebut, DPRD Kaltim menyatakan bahwa insiden tabrakan jembatan bukan lagi dianggap sebagai kecelakaan biasa. “
Ini kecelakaan luar biasa. Sudah 23 kali terjadi, dan setiap kali itu membahayakan keselamatan warga Samarinda,” Jelas Sabaruddin.
Ia juga menekankan perlunya penegakan Perda Nomor 1 Tahun 1989 tentang Ketertiban di Sungai Mahakam, khususnya larangan berlabuh dalam radius 500 meter dari jembatan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyuarakan desakan lebih tegas, yakni menutup total aktivitas lalu lintas baik di atas maupun bawah Jembatan Mahakam I untuk sementara waktu.
“Kami minta malam ini juga KSOP menandatangani kesepakatan menutup jembatan sampai investigasi selesai dan fender pelindung dibangun. Dua bulan, minimal,” tegas Hasan.
Pembangunan fender pelindung jembatan diperkirakan menelan biaya Rp 35 miliar. Saat ini, ketiadaan fender membuat tiang utama jembatan rentan terhadap benturan. Dalam insiden terakhir, Sabtu (26/4), pilar utama jembatan terlihat miring akibat benturan langsung. DPRD Kaltim menegaskan bahwa keselamatan masyarakat dan keberlanjutan infrastruktur vital harus menjadi prioritas, seraya mendesak agar investigasi segera dimulai dalam pekan ini.
