Kutai Barat — Dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi lokal dan menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika politik dan masyarakat yang terus berkembang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang keempat. Acara yang digelar di Gedung BPU Kampung Minta, Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat ini menghadirkan puluhan hingga ratusan peserta yang berasal dari tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan berbagai organisasi lokal.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Anggota DPRD Kaltim, Abdul Rahman Agus, yang sangat antusias untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan daerah, khususnya dalam hal penguatan rasa aman sebagai elemen utama demokrasi yang sehat. Tema yang diangkat dalam sosialisasi kali ini adalah “Human Security” — sebuah konsep yang menempatkan keamanan manusia sebagai pusat dari pembangunan dan pengembangan demokrasi.
Dalam sambutannya, Abdul Rahman Agus menegaskan bahwa demokrasi bukan semata-mata soal pelaksanaan pemilihan umum, melainkan sebuah proses panjang yang juga mencakup perlindungan hak-hak warga negara dan menciptakan rasa aman yang melingkupi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. “Human security adalah fondasi utama bagi demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Tanpa rasa aman, sulit bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan menikmati hak-haknya secara penuh,” ujar Agus dengan tegas.
Acara ini juga menampilkan dua narasumber ahli yang sangat berkompeten di bidangnya. Suwito, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Barat, memberikan paparan mendalam tentang tantangan keamanan dan strategi penanganannya dalam konteks sosial-politik yang dinamis. Ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam membangun sistem keamanan yang tidak hanya berbasis pada aparat, tetapi juga pada partisipasi masyarakat luas.
Sementara itu, Subhan, Petinggi Kampung Minta, turut berbagi pengalaman dan strategi lokal yang telah diterapkan untuk menjaga ketertiban dan rasa aman di tingkat kampung. Ia menyoroti sinergi antara masyarakat adat, tokoh lokal, dan pemerintah sebagai kunci keberhasilan dalam mempertahankan keamanan yang berkelanjutan.
Seluruh rangkaian sosialisasi ini dimoderatori oleh M. Aidil Shiddiq yang dengan cakap memandu jalannya diskusi dan dialog interaktif antara peserta dan narasumber. Keterlibatan aktif para peserta terlihat dari berbagai pertanyaan dan usulan yang muncul, menunjukkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu-isu keamanan dan demokrasi.
Abdul Rahman Agus juga memberikan dorongan khusus kepada generasi muda untuk tidak hanya menjadi pengamat, tetapi ikut serta secara aktif dalam proses demokrasi di lingkungan mereka. Ia menekankan bahwa keterlibatan kaum muda sangat vital sebagai agen perubahan yang mampu memperkuat stabilitas sosial dan mendorong kemajuan daerah. “Pemuda harus menjadi pelopor dalam memperkuat demokrasi yang berbasis rasa aman dan keadilan sosial,” tambahnya.
Di samping itu, Agus menegaskan bahwa menjaga keamanan dan stabilitas sosial bukan hanya tugas aparat keamanan semata, melainkan hasil kolaborasi dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Kerjasama ini sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan bersama.
Melalui kegiatan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah ini, DPRD Kaltim berharap masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, khususnya di Kecamatan Penyinggahan dan Kampung Minta, dapat semakin memahami pentingnya human security sebagai pilar utama demokrasi. Selain itu, sosialisasi ini bertujuan memupuk semangat partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan, sekaligus memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah.
Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kolaborasi antar seluruh komponen masyarakat, diharapkan Kutai Barat dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dengan kesejahteraan dan keamanan yang nyata bagi seluruh warganya.
