JURNALETAM.SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mengaku kekhawatirannya atas penurunan signifikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim pada tahun 2026. Dari sebelumnya sebesar Rp20 triliun, anggaran diperkirakan turun menjadi Rp18 triliun.

“Gubernur menyampaikan dana bagi hasil menurun. Ini cukup signifikan. Dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun,” Ungkap Hamas sapaan karibnya. Rabu (7/5/2025).

Lebih lanjut, Hamas menjelaskan anggaran Rp18 triliun tersebut tidak seluruhnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Sebagian besar akan dibagi ke 10 kabupaten/kota di wilayah Kaltim, sehingga ruang fiskal provinsi semakin terbatas.

“Yang Rp18 triliun itu bukan sepenuhnya milik provinsi,” Jelasnya.

Menanggapi kondisi itu, Hamas menekankan perlunya efisiensi dalam penyelenggaraan program pemerintah. Salah satu bentuk efisiensi tersebut tercermin dalam pelaksanaan Musrenbang kali ini yang digelar di dalam kota.

“Biasanya Musrenbang digelar di luar, sekarang dilaksanakan di kantor Gubernur,” Ucapnya.

Politisi dari partai Golkar itu berharap dengan efisiensi yang dilakukan, setiap program yang dirancang dapat tetap berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat, meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas.