SAMARINDA.JURNALETAM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa lembaganya mendukung penuh program pendidikan gratis (Gratispol) yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Rudy – Seno. Ia menyebut bahwa inisiatif ini sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, sebagaimana tercantum dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tengah difinalisasi.
Gratispol sendiri mengusung sejumlah persyaratan administratif, termasuk batas usia maksimal penerima beasiswa. Rinciannya, maksimal usia 21 tahun untuk jenjang S1, 35 tahun untuk S2, dan 40 tahun untuk S3. Namun, batasan ini menuai kritik karena dinilai membatasi akses pendidikan, terutama bagi mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang doktoral di usia lebih matang.
“Intinya kami dari lembaga DPRD akan mendukung. Biarkan berjalan dulu. Nanti akan kelihatan apa yang perlu dibenahi. Apakah persyaratan (usia) perlu diubah, dikurangi, atau justru ditambah,” ujar Ananda saat ditemui usai rapat gabungan Komisi DPRD Kaltim, Senin (05/05).
Menurutnya, implementasi Gratispol ini merupakan langkah strategis untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Kaltim, khususnya mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Namun demikian, Ananda menilai penting untuk terlebih dahulu memberi ruang bagi program tersebut untuk berjalan, agar evaluasi yang dilakukan nantinya lebih akurat dan berbasis realita di lapangan.
“Jangan buru-buru menyimpulkan. Kita lihat dulu pelaksanaannya. Kalau nanti ada hal-hal yang kurang, tentu itu akan jadi bahan perbaikan. Tapi kalau memang bagus, maka akan kita dukung untuk diperluas dan ditingkatkan,” imbuhnya.
Terkait pendanaan, Ananda menyebut bahwa saat ini proses penganggaran sedang dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia mengakui adanya penyesuaian atau efisiensi anggaran sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memastikan program prioritas bisa berjalan optimal.
“Efisiensi anggaran ini kemarin sudah dibahas bersama TAPD. Ada beberapa pos yang mengalami pemangkasan, dan itu merupakan bagian dari penyesuaian terhadap kapasitas fiskal kita. Kita harus realistis melihat kemampuan keuangan daerah, dan itu berarti ada program-program yang harus menjadi prioritas, sementara yang lain mungkin harus ditunda sementara,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa DPRD akan terus memantau dan mengevaluasi jalannya program-program prioritas daerah, termasuk Gratispol. Baginya, program ini bukan sekadar janji politik, melainkan investasi jangka panjang untuk kemajuan sumber daya manusia di Kaltim.
“Kalau program ini bisa dilaksanakan dengan baik, dampaknya akan sangat besar, terutama bagi anak-anak Kaltim yang selama ini mungkin terkendala biaya untuk melanjutkan pendidikan. Ini bukan soal politik, tapi soal masa depan,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan strategis pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat. Gratispol dinilai jadi langkah awal yang menjanjikan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang cermat dan pengawasan yang berkelanjutan. (RIZ)
