JURNALETAM.SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang Terafiliasi Premanisme pada Minggu (11/5/2025), kemaren.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Kapolda Kaltim, Mayjen TNI Hie Wiranto, Kepala Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, serta unsur Forkopimda lainnya.

Pada kesempatan itu, anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menangani ormas yang terlibat dalam praktik premanisme dan aktivitas ilegal.

“DPRD Kaltim akan terus berkomitmen untuk mendukung upaya penertiban ormas yang meresahkan. Kami juga akan bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya,” Ungkapnya. Kamis (15/5/2025).

Selain itu, Sapto juga menyebutkan Pemprov Kaltim juga mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus yang akan bertugas memetakan serta menangani ormas-ormas yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Langkah ini dinilai strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung investasi serta pembangunan daerah.

“Penting untuk memastikan bahwa ormas yang ada berfungsi sebagai agen perubahan positif, bukan malah menjadi ancaman bagi ketertiban dan investasi di Kaltim,” tambah Sapto.

Politisi dari partai Golkar itu, menambahkan Rapat ini juga menyeroti pembinaan terhadap ormas lintas suku, agama, dan ras agar peran mereka tetap sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Seluruh peserta sepakat bahwa sinergi antara pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas menjadi kunci keberhasilan dalam membina ormas yang bertanggung jawab.

“Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum, kita bisa memastikan bahwa ormas berperan dalam membangun masyarakat dan bukan malah merusak ketertiban,” Pungkas Sapto.