JURNALETAM.SAMARINDA — Hujan deras yang mengguyur Kota Samarinda sejak Senin (12/5/2025) siang kembali memicu genangan banjir parah di berbagai wilayah. Kecamatan Loa Janan Ilir menjadi salah satu titik terdampak paling parah, dengan air merendam permukiman warga dan memutus akses jalan utama, termasuk di kawasan vital HM Rifadin.
Kemacetan panjang tak terhindarkan, dan dapur umum didirikan di sejumlah titik untuk membantu warga terdampak. Situasi ini memantik perhatian serius dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, untuk mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim segera turun tangan, mengingat skala banjir kali ini telah melumpuhkan sebagian besar ibu kota provinsi.
“Ini hampir seluruh wilayah Samarinda terdampak. Bahkan daerah pinggiran pun ikut terendam. HM Rifadin itu akses utama, dan sekarang putus. Macet panjang sampai hari ini. Dapur umum masih aktif di Loa Janan—itu salah satu titik paling parah,” Ungkapnya. Jum’at (16/5/2025).
Selain itu, Darlis menyebutkan bahwa banjir ini bukan sekadar akibat cuaca ekstrem, melainkan cerminan dari permasalahan sistemik. Ia menyoroti aktivitas pertambangan di wilayah hulu yang memperburuk kondisi hilir seperti Samarinda. “Betul curah hujan tinggi, tapi kita tak bisa tutup mata soal tambang di hulu. Samarinda ini kota hilir, semua aliran air dari luar daerah masuk ke sini. Debit airnya besar sekali,” Ucapnya.
Darlis juga menkritik pendekatan reaktif yang selama ini diambil pemerintah dalam menghadapi banjir. Menurutnya, diperlukan langkah strategis dan jangka panjang untuk mencegah banjir terus berulang setiap musim hujan.
“Jangan nunggu air naik dulu baru bertindak. Samarinda sekarang terkena multi-efek. Cuacanya ekstrem, wilayah terdampaknya luas, sungainya besar. Jadi, kita butuh penanganan yang luar biasa juga,” tegasnya.
Kendati demikian, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta agar Pemprov segera menyusun skema penanganan banjir komprehensif. Langkah-langkah yang disarankan mencakup evaluasi izin tambang, normalisasi sungai, pembangunan sistem drainase modern, dan tanggul penahan air di titik-titik rawan.
“Ini ibu kota provinsi, pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Tidak bisa terus-terusan dibiarkan begini,” Pungkasnya.
