JURNALETAM.SAMARINDA – Kondisi infrastruktur jalan di wilayah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi sorotan lantaran kerusakan yang terus terulang.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Firnadi Ikhsan mengungkapkan kawasan pasang surut dan tepian sungai di hulu Kukar tidak bisa diperlakukan seperti wilayah dataran. Banyak proyek jalan dinilainya gagal karena tidak mempertimbangkan kondisi tanah dan air di lokasi pembangunan.

“Kalau tidak dibangun dengan konstruksi kuat, jalan-jalan kita gampang rusak. Sering kita temukan jalan yang putus nyambung karena tidak tahan lama, terutama saat air pasang datang,” Ungkapnya. Selasa (20/5/2025).

Dengan luas wilayah sekitar 27.000 km² dan kondisi geografis kompleks, Kukar bagian hulu menghadapi tantangan serius dalam pembangunan infrastruktur. Firnadi menyarankan pendekatan teknis seperti jembatan layang, timbunan khusus, atau material tahan air sebagai solusi jangka panjang.

“Wilayah seperti ini tidak bisa disamakan dengan daerah dataran. Harus ada kajian mendalam sebelum membangun,” Jelasnya.

Selain itu, Firnandi menyebutkan meski APBD Kukar cukup besar — mendekati Rp14 triliun harus penting efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran.

Menurutnya, anggaran besar tidak berarti apa-apa jika jalan yang dibangun hanya bertahan satu musim hujan.

“APBD Kukar besar, tapi beban pembangunannya juga besar. Jangan sampai anggaran habis untuk jalan yang hanya bertahan satu musim,” Ucapnya.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong agar Pemprov Kaltim terlibat aktif melalui skema bantuan keuangan (bankeu) untuk wilayah-wilayah sulit seperti hulu Kukar.

“Kami dari DPRD provinsi siap mendukung jika Pemkab Kukar menyusun program konstruksi jalan yang berbasis studi wilayah. Jangan lagi asal bangun, tapi cepat rusak,” Pungkasnya.