JURNALETAM.SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan memperingatkan potensi ancaman gagal swasembada pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) jika tidak ada regulasi kuat untuk melindungi lahan pertanian.
Menurutnya, meskipun berbagai program bantuan pertanian telah berjalan, persoalan utama terletak pada lemahnya perlindungan terhadap keberadaan lahan produktif.
“Satu-satunya hal yang kami khawatirkan saat ini adalah minimnya perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan. Banyak lahan bisa dijual atau berubah fungsi, dan ini belum diatur dengan cukup kuat,” Ungkap Firnandi sapaan karibnya. Rabu (21/5/2025).
Selain itu, Firnandi menjelaskan meskipun pemerintah daerah telah membantu petani melalui program percetakan sawah baru hingga pengadaan kendaraan angkut, semua itu tak akan efektif jika lahannya terus menyusut.
“Saya juga ikut mengalokasikan kendaraan angkut roda tiga dan empat. Tapi kalau lahannya terus hilang, bantuan apa pun tidak cukup,” Jelasnya.
Firnandi juga menuyebutkan Kukar masih menjadi lumbung padi utama di Kaltim. Namun, jika tren alih fungsi dibiarkan, posisi ini bisa tergeser dan akan berdampak serius terhadap ketahanan pangan provinsi, terutama dalam mendukung logistik pangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Swasembada pangan untuk Kaltim, Kukar masih teratas. Tapi kalau lahan pertanian terus hilang, kita bisa kalah. Ini yang perlu segera diantisipasi,” Ucapnya.
Untuk itu, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong pemerintah memperluas program pelatihan, insentif, dan akses pemasaran untuk petani milenial.
“Ini bukan soal anti tambang, tapi bagaimana menjaga keseimbangan dan menjamin masa depan pangan kita,” Pungkasnya.
