Jurnaletam.com – Program Optimalisasi Lahan (Oplah) yang digagas oleh pemerintah pusat mulai menyasar kawasan perkotaan, termasuk Samarinda. Komisi II DPRD Kota Samarinda menyatakan kesiapannya mengawal pelaksanaan program tersebut sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan di wilayah perkotaan.
Anggota Komisi II, Viktor Yuan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengikuti berbagai pertemuan teknis yang diadakan secara daring oleh Kementerian Pertanian. Forum-forum tersebut membahas strategi pelaksanaan Oplah di berbagai daerah, termasuk potensi penerapannya di kota seperti Samarinda.
“Awalnya, fokus program ini memang untuk wilayah pertanian seperti Penajam Paser Utara dan Paser. Tapi sekarang, Samarinda juga mulai masuk dalam radar pengembangan,” ujar Viktor saat ditemui pada Rabu (21/5/2025).
Sebagai kota yang lebih dikenal dengan aktivitas pertambangan dan perdagangan, lahan pertanian di Samarinda terus menyusut akibat pembangunan. Namun Viktor menilai, Oplah menjadi peluang untuk merevitalisasi sektor pertanian di tengah kota.
Ia menyebut dua kawasan yang dinilai potensial untuk dijadikan proyek percontohan, yakni Kelurahan Makroman dan Lempake, karena masih memiliki area lahan produktif.
“Kami masih menunggu arahan teknis lanjutan. Tapi dari sisi potensi, dua lokasi ini cukup menjanjikan,” katanya.
Meski begitu, ia tidak menampik tantangan utama program ini, yakni menyempitnya lahan pertanian akibat urbanisasi. Karena itu, menurutnya, program Oplah bisa menjadi momentum untuk menghidupkan kembali semangat pertanian di kota.
“Pertanian perkotaan perlu dikuatkan kembali. Bukan sekadar nostalgia, tapi untuk menjawab kebutuhan pangan masa depan,” jelas Viktor.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar implementasi program tidak berjalan setengah hati. Kurangnya koordinasi sering menjadi kendala dalam keberhasilan kebijakan pertanian di lapangan.
Sebagai mitra pemerintah daerah, Komisi II berjanji akan mengawal program Oplah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Viktor menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain pengawasan, Viktor juga mendorong penyesuaian alokasi anggaran dengan kondisi riil lapangan serta pentingnya keterlibatan masyarakat lokal agar program tidak berhenti sebagai proyek simbolik semata.
Ia menambahkan, di tengah terbatasnya lahan dan pesatnya pertumbuhan kota, sudah saatnya pertanian kota mengadopsi pendekatan baru. Penggunaan teknologi dan konsep pertanian modern seperti urban farming dinilai krusial dalam mendukung keberhasilan program.
“Kita harus tinggalkan pola lama. Inovasi dan partisipasi generasi muda jadi kunci agar pertanian tetap relevan,” katanya.
Viktor optimistis, jika semua pihak berkomitmen dan bekerja bersama, maka cita-cita swasembada pangan di Samarinda bisa diwujudkan.
“Kuncinya ada pada kemauan politik yang kuat dan konsistensi dalam kebijakan,” tutupnya.
